REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Misi PBB di Libya mengatakan mereka sangat khawatir dengan mobilisasi pasokan dan ancaman penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan krisis politik di negara itu, Selasa (23/8/2022). Libya terjebak dalam kebuntuan politik selama berbulan-bulan.

Setelah parlemen yang berpusat di sebelah timur negara itu melantik perdana menteri yang baru. Walaupun pemerintahan saat ini di Tripoli menolak pergantian kekuasaan. Sehingga memicu kebuntuan faksi bersenjata yang mendukung masing-masing pihak.

Pada musim panas itu sudah terjadi beberapa baku tembak antara pasukan saingan di ibu kota. Hal ini meningkatkan prospek bentrokan meluas dan kembali menjadi pertempuran skala besar setelah dua tahun dalam kedamaian.

Tahun lalu pemerintah Tripoli yang didukung PBB menempatkan  Abdulhamid al-Dbeibah sebagai kepala pemerintahan Persatuan Nasional yang baru. Ia mengawasi jalannya pemilihan umum yang dijadwalkan bulan Desember.

Setelah proses pemilihan gagal karena faksi yang bersaing tidak bisa bersepakat soal peraturannya. Parlemen yang berpusat di timur mengatakan masa jabatan Dbeibah sudah habis dan menggantikan dengan Fathi Bashagha untuk memimpin pemerintah yang baru.

Namun Dbeibah dan sejumlah faksi besar di bagian utara Libya menolak hak parlemen untuk menggantikannya. Ia mengatakan ia akan turun setelah pemilihan umum. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika