REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga secara masif untuk menangani terorisme dan radikalisme di Indonesia.
Ma'ruf mengingatkan celah untuk oknum yang ingin memecah keutuhan bangsa melalui upaya aksi teror dan gerakan radikal harus ditutup.
"Perlu adanya gerakan yang dimasifkan dan lebih terkoordinasi antarlembaga yang menangani," kata Wapres Ma'ruf saat menerima Pimpinan Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme, Center for Terrorism and Radicalism Studies (CTRS) di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (23/8/22).
Ma'ruf menjelaskan keberadaan lembaga pengkajian yang khusus meneliti dan menganalisa aksi terorisme dan radikalisme menjadi sangat penting sebagai upaya menangkal dan menerapkan sikap antisipatif terhadap keberadaannya.
Karena itu, dia menilai harus ada kolaborasi lembaga pengkajian dengan berbagai pihak. "Menurut saya, lembaga pengkajian itu penting. Mesti ada kolaborasi untuk bekerja sama," kata Wapres.
Lebih jauh, Ma'ruf mendukung adanya lembaga pengkajian yang dipusatkan pada satu lembaga, sehingga kementerian/lembaga tidak melakukan pekerjaan yang sama untuk bidang yang sama. Hal tersebut dilakukan dengan harapan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bersama antarlembaga terkait.
"Dan saya setuju kalau kajian itu dilakukan bersama-sama, seperti BRIN itu, kan disentralkan, nanti yang lain memakai hasilnya," katanya.
Selain itu, Ma'ruf menekankan agar kementerian/lembaga dapat melakukan pengkajian atau riset secara efektif agar mendapatkan hasil kerja optimal tanpa menghamburkan anggaran negara dengan percuma. "Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak jelas," kata dia.
Sebelumnya, Penasihat Center for Terrorism and Radicalism Studies (CTRS), Ahmad Muqowwam, menyampaikan harapan CTRS sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya aksi antiterorisme dan radikalisme di masyarakat.
"Kami punya keinginan kuat agar fungsi-fungsi daripada antiterorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi fokus pemerintah, namun juga menjadi concern bagi seluruh masyarakat," ujar Ahmad.
CTRS merupakan lembaga yang mendalami kajian terkait terorisme dan radikalisme yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). CTRS menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat dalam upaya memerangi dan memberikan edukasi kepada generasi muda terhadap tindak pidana terorisme.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Harian Center for Terrorism and Radicalism Studies Firman Fadillah, Direktur Kajian Tety Machyawati, Ketua CTRS.ID Chairul Amri, Ketua Program Takwa Untuk Bangsa Erent Twin Santoso.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Imam Azis, Satya Arinanto, dan Robikin Emhas, serta Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Slamet Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika