REPUBLIKA.CO.ID, SANTIAGO -- Pemerintahan Presiden Chile Gabriel Boric mengatakan akan mengupayakan kembali undang-undang yang mengurangi jam kerja. Sesuai dengan janji kampanyenya.
Undang-undang itu tertahan di Kongres selama lima tahun sejak diusulkan mantan anggota parlemen dan juru bicara pemerintah saat ini Camila Vallejo pada 2017 lalu. Undang-undang itu akan mengurangi jam kerja dari 45 jam menjadi 40 jam seminggu.
Boric menetapkan "urgensi" undang-undang tersebut. Ketetapan dalam konstitusi Chile yang mendorong anggota Kongres mempertimbangkan rancangan undang-undang itu setelah dimandatkan presiden.
Anggota parlemen akan memperdebatkan serangkaian perubahan legislasi yang diusulkan pemerintah. Termasuk revisi perluasan beberapa kategori pekerja yang jam kerjanya dikurangi seperti supir transportasi publik dan pekerja domestik.
"Perbaikan ini penting untuk mendekatkan kami ke Chile yang baru, salah satunya lebih adil," kata Boric di istana negara Rabu (24/8/2022).
Pemerintah moderat kiri mendorong dialog antar serikat dan federasi buruh dengan perusahaan kecil, menengah dan besar. Di saat produsen tembaga terbesar di dunia itu sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tengah pemulihan dampak pandemi Covid-19.
Boric mengatakan ia berharap legislasi itu digelar pemungutan suaranya dan diloloskan di dua majelis badan legislatif.