Kapolresta Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Waktu Pengungkapan Kasus Judi

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kapolres Kota Kupang, Kombes Rishian Krisna Budhiaswanto mengimbau kepada masyarakat di Kota Kupang untuk bersabar dan menunggu waktu proses pengungkapan bandar judi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Hal itu lantaran penyidik masih menangani masalah itu.

"Sampai saat ini kami masih dalami kasus ini, setelah sebelumnya enam tersangka sudah kami tangkap terkait judi online," katanya saat ditemui di ruangannya di Kota Kupang, Provinsi NTT, Rabu (24/8/2022).

Pendapat itu disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus penangkapan enam tersangka kasus perjudian daring pada Sabtu (20/8/2022). Beberapa tersangka tersebut di antaranya ada penjual sayur dan juga tukang ojek yang diancam 10 tahun penjara.

Setelah penangkapan sejumlah tersangka itu, muncul berbagai komentar di media sosial yang menyebutkan polisi hanya mampu menangkap pemainnya, sementara bandar judinya tidak ditangkap. Mantan Kabid Humas Polda NTT itu mengatakan, jajarannya sudah berkomitmen untuk memberantas kasus perjudian daring di Kota Kupang.

Namun, menurut Rishian, perjudian daring itu berbeda dengan perjudian konvensional. Karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi atau pihak terkait untuk mengungkap bandarnya. "Kan di bukti transfer uang terbaca nomor rekening dan juga nama pemilik rekeningnya. Kalau untuk itu kita bekerja sama dengan pihak terkait," ujarnya.

Rishian mengatakan, saat ini, dampak dari perjudian sangat luas. Pasalnya bisa saja dari judi penjudi dapat melupakan segala-galanya hanya berharap keuntungan dari berjudi. Tak hanya itu, jika sudah kecanduan dengan judi dan modalnya sudah selesai, dikhawatirkan akan muncul tindakan kriminal baru seperti pencurian dan kriminal lainnya.

Rishian berharap agar masyarakat di Kota Kupang bisa membantu aparat kepolisian dalam mengungkap bandar dari perjudian daring di Kupang. Langkah itu untuk memutus mata rantai kasus perjudian itu sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika