REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sinyal akan dinaikannya harga bahan bakar minyal (BBM) bersubsidi oleh pemerintah mulai menuai keresahan di masyarakat. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jabar Ihsanudin banyak menemukan keresahan tersebut.
Menyikapi kondisi itu, Ihsanudin yang dekat dengan kalangan pemuda itu, menolak rencana tersebut. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi akan sangat memberatkan masyarakat. Saat ini, masyarakat baru saja bisa merangkak dari terpaan badai pandemic akibat Covid-19.
Oleh karena itu, rencana kenaikan BBM bersubsidi akan sangat terasa dampaknya oleh masyarakat. Baik pekerja, pelaku UMKM, dan perusahaan, sama-sama akan kerepotan dengan kenaikan BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan memicu kenaikan harga barang lainnya, termasuk bahan pokok.
Ihsanudin mengapresiasi program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah di tengah Pandemi Covid-19. Program yang digulirkan pemerintah sangat pro rakyat. ‘’Lanjutkanlah program pemulihan ekonoi tersebut,’’ ujarnya kepada Republika, Rabu (24/8).
Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, tegas dia, justru akan menghambat program pemulihan ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah. Untuk itu, Ihsanudin menyatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu sangat bertentangan dengan program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah itu sendiri.
Oleh karena itu, sambung Ihsanudin, saat ini belum waktunya pemerintah mengurangi subsidi BBM. Dia menyatakan, saat ini masyarakat masih berjuang memperbaiki pundi perekonomiannya. Pihaknya tidak ingin, perbaikan ekonomi yang sudah mulai terasa di masyarakat ini, kembali anjlok hanya karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.
Yang harus lebih diprioritaskan oleh pemerintah saat ini, ungkao Ihsanudin, yaitu penertiban distribusi BBM bersubsidi. Jangan sampai BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.
‘’Lebih baik pemerintah memberantas mafia migas. Karena mafia migaslah yang selama ini merugikan Negara sehingga memicu kenaikan harga BBM bersubsidi,’’ katanya. Pemberantasan mafia migas itu, tutur dia, harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan migas itu, lanjut dia, harus lebih dipertegas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika