REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah mencatat sebanyak 17,2 juta pelaku UMKM telah terdigitalisasi periode Januari 2022. Hal itu terjadi seiring dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang mendorong transformasi digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 40 juta UMKM telah terdigitalisasi pada 2024. Hal ini didorong oleh pembiayaan pembangunan satelit Palapa Ring dan Based Transceiver Station (BTS) untuk menghubungkan internet di 20 ribu desa di Indonesia.

“Kami percaya bahwa digitalisasi akan membuat transaksi UMKM lebih mudah dilakukan, memungkinkan mereka untuk mengakses pasar baru, dan juga memungkinkan UMKM untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien,” ujarnya saat webinar The 6th Annual Islamic Finance Conference: 'Islamic Finance Role in MSMEs Empowerment: Boosting Capability and Fostering Inclusiveness for Sustainable Future, Rabu (24/8/2022).

Menurutnya pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, dan pelaku usaha swasta besar juga turut meningkatkan kapasitas UMKM dan mendorong mereka melakukan digitalisasi.

“Dukungan pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM, maka kita perlu juga menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademisi, dan sektor swasta,” ucapnya.

Ke depan digitalisasi juga diharapkan mempermudah UMKM mengakses pembiayaan karena sekitar 80 juta UMKM belum memiliki akses kepada pembiayaan formal. Saat ini 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan modal kerja.

Pemerintah telah menyediakan platform pembiayaan UMKM seperti kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultra mikro (UMi) telah disalurkan kepada 3,79 juta UMKM pada semester I 2022. 

“Kami juga menyediakan alokasi pembiayaan dalam skema syariah yang juga dapat menjadi pilihan bagi UMKM. Dari total alokasi KUR pada 2022 sekitar Rp 313,7 triliun, kami telah mengalokasikan pembiayaan (KUR) skema syariah sebesar Rp 20,7 triliun,” ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika