REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan dua juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal akan masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2023. Jumlah tersebut, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, naik dua kali lipat dibanding 2022.

"Sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah satu juta dan tahun depan dua juta," kata Suharso Monoarfa di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Dengan pencapaian target tersebut, Suharso mengatakan LKPP akan menjadi semacam e-commerce atau lokapasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu pemerintah juga tengah menggencarkan agar UMKM meluncur pada pemasaran digital, salah satunya melalui e-katalog LKPP.

Dengan transformasi digital, selain bermanfaat bagi UMKM, lanjutnya, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas belanja karena mekanisme pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan dan meminimalisir risiko pelanggaran.