REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan operasional Bank Riau Kepri (BRK) Syariah usai konversi dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri. Peresmian operasional BRK Syariah oleh Wapres ini ditandai dengan penekanan layar sentuh operasional Bank Riau Kepri Syariah.
Wapres Ma'ruf mengatakan, peresmian operasional Bank Riau Kepri Syariah ini menandai awal pengembangan syariah yang semakin terarah. Dia pun berharap konversi Bank Riau Kepri menjadi syariah membawa berkah untuk bangsa dan negara.
"Momentum peresmian Bank Riau Kepri Syariah ini bukanlah menandakan akhir dari perjalanan. Justru ini adalah awal dari kemudi syariah, yang diharapkan akan memacu laju semakin kencang, semakin terarah dan berkah," kata Wapres Ma'ruf di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Riau, Kamis (25/8).
Ma'ruf mengapresiasi keberhasilan konversi Bank Riau Kepri menjadi syariah setelah melalui proses yang panjang. Ma'ruf menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah.
"Saya harap capaian ini juga akan memacu Unit Usaha Syariah BPD bank lainnya karena ini yang sudah ada itu ada Aceh, NTB, kemudian Riau dan ternyata Riau merupakan BPD yang terbesar di antara BPD-BPD di Indonesia," ujarnya.
"Saya harap yg lain untuk segera berbenah dan menentukan strategi korporasi yang tepat, sehingga dapat mencatatkan kinerja yang terus membaik, semakin kompetitif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Dia pun menekankan tiga hal yang harus dilakukan untuk mengawali langkah Bank Riau Kepri Syariah. Pertama, Wapres meminta Bank Riau Kepri Syariah hadir sebagai penyokong dan penguat pertumbuhan semua sektor ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Provinsi Riau. Menurutnya, berbagai skema pembiayaan bagi pelaku industri halal, baik yang berskala besar maupun UMKM, perlu dikembangkan.
Demikian pula ketersediaan layanan penghimpunan dan penyaluran dana sosial syariah dari masyarakat, ASN Pemda, Pegawai BUMD, dan lainnya.
Kedua, kata Ma'ruf, Bank Riau Kepri Syariah juga harus terus meningkatkan layanan, termasuk penyempurnaan implementasi digitalisasi perbankan."Tidak hanya di kota, saat ini keseharian masyarakat di daerah juga semakin akrab dengan gaya hidup digital. Pembenahan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem IT perlu diprioritaskan," katanya.
Untuk itu, dia meminta agar memperbanyak fitur-fitur pada sistem mobile banking dan ketersediaan link dengan e-commerce, teknologi finansial, dan sistem pembayaran.
Ketiga, Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini meminta Bank Riau Kepri Syariah perlu terus menjajaki dan mengembangkan berbagai program potensial guna memperluas pangsa pasar syariah. Dia menilai, masih ada potensi besar yang perlu digarap dengan keseriusan oleh BRK Syariah.
"Antara lain layanan penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; layanan Sistem Manajemen Kas bagi institusi pendidikan di daerah, mencakup sekolah umum, sekolah Islam, dan pesantren; dan layanan sistem pembayaran gaji bagi pegawai instansi pemda dan institusi/lembaga lainnya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyaksikan pelantikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau. Pelantikan dilakukan oleh Direktur Eksekutif Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sementara, Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah Andi Buchari mengatakan proses operasional BRK Syariah sesuai izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 93 tanggal 4 Juli 2022. Izin ini menandai perubahan logo dan nama BRK Syariah. Sedangkan, izin sistem pembayaran dari Bank Indonesia, cut off sistem konvensional telah berhasil dilakukan pada Jum'at 19 Agustus 2022 yamg dilanjutkan pada migrasi data dari sistem IT.
"Dengan demikian kegiatan operasional dan kegiatan bisnis BRK Syariah dapat efektif terlaksana mulai senin 22 Agustus serentak di semua jaringan di BRK Syariah," kata Andi.
Andi juga memastikan, meski proses konversi menyita banyak perhatian, tetapi kinerja keuangan BRK Syariah tetap terjaga. Bahkan, BRK Syariah terpilih juara satu untuk kategori BPD dalam program kejar hari menabung nasional.
"Ketika konversi BRK dilakukan, Unit Usaha Syariah BRK menempati aset terbesar dibandingkan BPD se Indonesia," katanya
Andi pun memastikan usai diresmikan, BRK Syariah akan terus melakukan pengembangan usaha dan jaringan serta membuka kesempatan kerja sekaligus akses keuangan masyarakat hingga pulau pulau terluar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika