REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, ingin segera menyelesaikan pengembangan kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos). Lembaga antirasuah itu masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal kerugian negara dalam kasus yang melibatkan eks menteri sosial (mensos) Juliari Batubara.

"Kami sebenarnya maunya cepat. Namun demikian, partner kita dalam hal penegakan tindak pidana korupsi yang sebagai ahli penghitung kerugian negara juga butuh waktu juga dalam hal menghitung," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Karyoto menerangkan, KPK secara aktif terus berkoordinasi dengan BPKP untuk merampungkan penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan bansos itu. Hanya saja, ia menyebut, penghitungan itu membutuhkan proses yang panjang dan waktu cukup lama. "Nah, ini kalau kita awam sebagai penyidik sebenarnya satu pekan selesai," ujar Karyoto.

Sayangnya, sudah setahun kasus itu diaudit, hingga kini prosesnya masih belum kelar. "Ini yang dikatakan kendala klasik. Namun demikian, kami tidak bosan-bosan untuk selalu berkoordinasi dengan partner kita baik BPK maupun BPKP," ucap Karyono.