REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan angka belanja negara di luar kementerian lembaga pada tahun ini naik dari Rp 998,8 triliun menjadi Rp 1.355,9 triliun. Kenaikan belanja ini salah satunya untuk subsidi energi, kompensasi tarif BBM dan listrik dan juga alokasi bantuan sosial.

"Dari sisi belanja non KL, kita melakukan adjustment anggaran untuk masyarakat berjaga jaga menghadapi shock. Kami meletakan bantalan yang sangat besar untuk kompensasi dan untuk bantuan sosial," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8).

Ia merinci, alokasi belanja APBN untuk subsidi energi saja sebesar Rp 283,7 triliun. Naik dari Rp 207,0 triliun. Sedangkan kompensasi naik signifikan dari yang tadinya hanya Rp 18,5 triliun menjadi Rp 293,5 triliun.

Artinya, sisanya sebesar Rp 778,7 triliun alokasinya selain untuk Pendidikan juga untuk bantalan sosial. "Kami juga masih tambah cadangan bantuan sosial (bansos). Jadi kami menambah bantalan subsidi dan bansos," tambah Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah saat ini memang harus mengambil langkah strategis agar beban APBN tidak semakin membengkak. Apalagi, ditengah harga minyak dunia yang masih tinggi di tengah kondisi geopolitik. "Maka kami memutuskan untuk APBN bisa meng-absorb shock ini," tambah Sri Mulyani.

Ia memastikan subsidi tersebut tidak akan dicabut, namun di sisi lain penyesuaian juga perlu dipertimbangkan dalam rangka memperbaiki manfaat distribusi bagi masyarakat.

“APBN kita juga harus tetap dijaga, supaya kita bisa tetap menghadapi 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Yang ketiga, semuanya gotong royong. Kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus mengkontribusikan lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen, dari mulai bansos sampai subsidi tetapi yang tepat sasaran,” kata Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika