REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang netizen mempersoalkan pengecapan terhadap mereka yang mengkritisi pemerintah sebagai kadrun. Netizen itu mempertanyakan langsung hal itu ke Menko Polhukam Mahfud MD lewat Twitter, Ahad (28/8/2022).
"Wah kl skrg mah, mengkritik pemerintah langsung dicap kadrun oleh buzzeRp," tulis akun @Salendra18 yang mengomentari artikel Mahfud.
Menhan di era Gusdur pun menjawab komentar itu dengan mengatakan bahwa mereka yang sering memuji pemerintah dsebut Jokodok.
"Ya, sama saja. Kalau ada yg memuji prestasi pemerintah dibilang Jokodok atau piaraan oligarki. Itu kan ada di masyarakat," tulis Mahfud.
"Selalu ada yg berteriak hrs ditindak tegas. Tp kalau ada yg melaporkan spt soal ACT itu diserang ramai". Ini negara demokrasi, semua koruptor hrs ditindak," tegas Mahfud.
Lewat artikelnya Mahfud menyimpulkan bahwa tidak ada Islamofobia oleh negara, yang ada antarwarga privat. Kedua bahwa Kaum muslimin tidak radikal, yang radikal hanya sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan Islam. Ketiga jangan sembarang menuduh orng radikal dengan mengejeknya sebaga kadrun, mungkin itu hanya spiritualitas.