REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Supardi mendorong Gubernur Mahyeldi Ansharullah untuk serius dalam membebaskan lahan jalan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang masih di angka 77 persen. Dia pun membandingkan pembebasan lahan di Provinsi Sumbar yang kalah dengan Riau.

"Sesuai dengan tugas dan kewenangan secara kelembagaan, DPRD telah berulang kali mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) untuk terjun langsung mengintervensi masyarakat dalam mempercepat pembebasan lahan," kata Supardi di Kota Padang, Provinsi Sumbar, Ahad (28/8/2022).

Dia menjelaskan, proses awal pembangunan ruas seksi satu dimulai pada 2018. Namun, hingga saat ini, progres pembebasan lahan masih 77 persen. Sementara panjang ruas yang akan dikerjakan 36,15 km dan hingga sekarang fisik jalan baru selesai 10 persen.

"Dari awal jangka waktu pengerjaan jalan tol ini sangat lambat. Sementara di daerah lain sudah selesai, gubernur harus melakukan langkah-langkah strategis," kata Supardi.

Dia menilai, salah satu solusi yang bisa diambil terkait kendala pembebasan lahan itu adalah uang ganti rugi dititipkan di pengadilan. Sehingga saat persoalan selesai uang dapat dicairkan. "Cuma gubernur tidak melakukan itu sama sekali. Ini sangat memalukan, Riau saja sudah selesai membangun dan kita baru akan mulai," kata Supardi.

Supardi menyebutkan, pembebasan lahan itu sangat kompleks karena melibatkan banyak oknum yang mengakui mereka pemilik lahan. Adanya persoalan seperti itu yang membuat lama pembebasan lahan di Provinsi Sumbar.

Menurut dia, faktor yang menyebabkan fisik jalan baru 10 persen dikarenakan pembebasan lahan melalui proses yang sangat panjang dan berbelit-belit. Selain itu, sambung dia, jangka waktu yang sangat lambat membuat PT Hutama Karya juga tidak punya kemampuan untuk melanjutkannya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pembangunan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru merupakan program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Menurut data yang diterimanya, tidak ada masyarakat Sumbar yang menolak untuk lahan mereka dibebaskan agar lancarnya pembangunan.

"Mungkin ada oknum-oknum yang menghambat proses pembebasan dan mengklaim lahan itu adalah miliknya," ucap Supardi.

Jika pembangunan jalan tol masih gagal dilanjutkan sementara provinsi lain sudah memiliki tol, menurut Supardi, bakal ada ancaman inflasi bagi Sumbar. Hal itu karena semakin tinggi dan mahalnya biaya transportasi. "Kalau sempat tol ini tidak dibangun, habislah Sumatra Barat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika