REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan itu imbas akan naiknya harga BBM.

"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan daring usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Sri mengatakan, dalam rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM itu diputuskan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial dalam rangka meningkatkan daya beli. Terlebih, sambung dia, untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga : Mensos: BLT Pengalihan Subsidi BBM Disalurkan Per 1 September

Menurut Sri, dari total bantuan sosial Rp 25,17 triliun, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun. BLT tersebut dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.

Langkah itu dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Sri mengatakan, bantuan yang akan disalurkan pekan ini, tersebut diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Baca juga : Arya: BUMN dan Pertamina Khawatirkan Panic Buying Terkait Isu Harga BBM

Ikuti Whatsapp Channel Republika