REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, Supardi, meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Barat serius mengurus pembebasan lahan untuk dipakai membangun jalan tol Padang-Pekanbaru. Menurut Supardi, Pemprov Sumbar terkesan lambat dalam pembebasan lahan sehingga progres tol Padang-Pekanbaru seksi I yakni Padang-Sicincin masih sedikit.

Dari main road sepanjang 36 km, hingga posisi Agustus 2022 atau 4 tahun, baru diselesaikan 4,2 Kilometer. Dari 4,2 kilometer itu, baru bisa dilalui sepanjang 2 kilometer saja.

“Proses awal pembangunan ruas seksi satu dimulai tahun 2018, namun progres pembebasan lahan masih 77 persen. Sementara, panjang ruas yang akan dikerjakan 36,15 kilometer dengan progres fisik jalan baru selesai 10 persen,” kata Supardi, Senin (29/8/2022).

Supardi menyebut, dibandingkan provinsi lain di Sumatra, Sumbar paling lambat dalam pembangunan jalan tol. Faktor penghambatnya tak lain pembebasan lahan yang berbelit-belit.

“Dalam persoalan ini, Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat punya kewajiban mengamankan proyek tersebut,” ucap Supardi.

Sebelumnya, Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koentjoro, menyebut memang proses pembangunan jalan tol Padang-Sicincin lebih lambat dari pembangunan ruas lain di Sumatra. Penyebabnya kata dia adalah lambatnya proses pembebasan lahan oleh Pemprov Sumbar.

"Secara nasional, kita tergolong sangat sedikit dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Memang lambat ya di Sumbar. Dampaknya tentu saja, masyarakat Sumbar tidak bisa menikmati infrastruktur yang baik dan berkualitas," ucap Koentjoro, Sabtu (27/8).

Ia menyebut pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi I ini sudah berhenti sejak 1,5 tahun lalu. Pihaknya mendapatkan informasi proses pembebasan lahan yang dilakukan Pemda baru 70 persen.

Selama pembangun terhenti, Hutama Karya hanya sebatas melakukan pemeliharaan jalan yang sudah sudah selesai dibangun. Dan itu menurut dia tetap saja memakan biaya tambahan.

Koentjoro berterima kasih kepada Andre Rosiade yang telah berinisiatif mendorong pembangunan tol Padang-Sicincin kembali dilakukan. Di mana Hutama Karya saat ini akan mendapatkan biaya Rp 30 triliun APBN untuk kelancaran pembangunan.

"Uang tidak masalah. Masalahnya hanya pembebasan lahan. Kalau lahan sudah dibebaskan, pembangunan bisa dipercepat," kata Koentjoro menambahkan.