REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat meminta lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) membantu menekan angka kekerdilan atau stunting melalui sosialisasi di sekolah.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim usai sosialisasi kepada perwakilan guru dan tenaga kependidikan PAUD, Senin (29/8/2022) mengatakan, pemerintah sangat peduli mendorong terciptanya generasi emas 2045 dengan mencegah kekerdilan pada anak saat ini.
"Di mana tahun 2045 itu diisi 70 persen angkatan kerja atau usia-usia produktif. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Guru ini harus diberikan pengetahuan dari sekarang," kata Dedie.
Menurut Wakil Wali Kota Bogor itu, dengan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor kepada guru dan tenaga kependidikan lain pada jenjang PAUD dengan rentang usia anak tiga hingga enam tahun, informasi mengenai pentingnya gizi anak untuk mencegah kekerdilan dapat lebih masif.
Lembaga pendidikan diharapkan dapat memberi pemahaman yang baik kepada siswa hingga orang tua agar memperhatikan gizi seimbang. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menyebutkan, persentase anak yang mengalami gangguan pertumbuhan berupa kekerdilan di daerah itu mengalami penurunan dalam kurun empat tahun dari 27,79 persen menjadi 5,33 persen.
Persentase penurunan angka kekerdilan pada anak di daerahnya sejalan dengan misi Indonesia Emas tahun 2045 zero kekerdilan. Ada beberapa faktor risiko penyebab terjadi kekerdilan secara nasional maupun di Kota Bogor. Dedie mengungkapkan di antaranya pernikahan remaja sebesar 39 persen, anak remaja dengan anemia 3,52 persen, ibu hamil dengan anemia 11,8 persen, dan faktor lainnya termasuk pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun ke belakang ini.
Pada level Provinsi Jawa Barat menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) secara nasional 24,4 persen masih di atas angka nasional. Namun demikian, terjadi penurunan dari tahun 2019 yang masih sebesar 26,2 persen. Hasil pendataan, jumlah balita tahun 2021 tercatat ada sekitar 3,2 juta di Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah prioritas penggarapan penurunan angka kekerdilan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang lebih tinggi dibanding yang lain.