REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, pemerintahnya fokus pada reformasi tenaga kerja untuk menghadapi tantangan ekonomi dalam fase pemulihan pandemi Covid-19.
Dalam pidatonya di Canberra untuk menandai 100 hari pemerintahan Partai Buruh, Albanese mengatakan, pemerintahnya memiliki agenda pertumbuhan yang pro-bisnis dan pro-pekerja.
Pekan ini pemerintah Australia menggelar pertemuan untuk membahas persoalan tenaga kerja. Konferensi ini mempertemukan kelompok pemberi kerja dan serikat pekerja utama untuk membahas pertumbuhan upah, produktivitas, migrasi, dan reformasi tempat kerja.
“Hasil tunggal terbesar yang saya harapkan adalah awal dari budaya kerja sama,” kata Albanese kepada National Press Club, Senin (29/8/2022).
Albanese mengatakan, kekurangan keterampilan yang meluas bertindak sebagai rem tangan pada ekonomi. Menurutnya, tidak bijaksana bagi pemerintah untuk meminta pemegang visa sementara meninggalkan Australia selama pandemi karena perbatasan ditutup.
Selain diskusi tentang pencabutan penerimaan migrasi Australia, pemerintah juga akan berupaya menciptakan “lebih banyak jalan menuju migrasi permanen”. Hal ini sebagai upaya untuk menarik pekerja asing kembali di bidang-bidang pekerjaan mereka termasuk keperawatan dan teknik.
Albanese mengatakan, prioritas langsung pemerintah adalah menopang perekonomian untuk memberikan keamanan serta kepastian bagi keluarga dan bisnis. “Australia sudah dalam fase pemulihan dan itu menghadirkan tantangan ekonomi. Termasuk ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang signifikan dan tidak dapat diprediksi, yang dapat menaikkan biaya, untuk bisnis dan keluarga. Kami mendapati diri kami terekspos secara ekonomi, tergantung di ujung rantai pasokan global," kata Albanese.
Perawat, guru, dan pekerja perawatan lanjut usia kelelahan akibat pandemi. Albanese mengatakan, ada kebutuhan untuk meningkatkan lapangan kerja di sektor-sektor ini selama satu dekade ke depan. Selain itu, banyak industri dan usaha kecil di perhotelan, pariwisata, dan pendidikan juga berjuang untuk memulai kembali bisnis mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika