REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Elon Musk berusaha menunda persidangan dirinya hingga November atas kasus kesepakatan pembelian twitter senilai 44 miliar yang menjeratnya.
Seperti dilansir dari Reuters, Rabu (31/8/2022), pengajuan pengadilan datang setelah pengacara Musk pada hari sebelumnya mengirim surat baru ke Twitter untuk memasukkan pengaduan pelapor sebagai alasan lain untuk membatalkan kesepakatan.
Pada bulan Juli lalu, CEO Tesla Inc itu mengirim surat penghentian pertamanya ke Twitter, menuduh Twitter menyesatkan dia atas jumlah akun palsu di platformnya.
Sekarang, dia mengatakan masalahnya melampaui akun palsu, dan termasuk keamanan data dan masalah lain yang diangkat oleh pelapor. Hal itu menciptakan medan pertempuran baru dengan Twitter.
Pekan lalu, Peiter Zatko, mantan kepala keamanan Twitter, mengatakan dalam pengaduan yang diajukan kepada regulator AS, Twitter memprioritaskan pertumbuhan pengguna daripada mengurangi spam dan secara keliru mengklaim bahwa mereka memiliki rencana keamanan yang solid.
Musk dan Twitter telah saling menggugat di pengadilan negara bagian Delaware dan persidangan lima hari dijadwalkan akan dimulai pada 17 Oktober.
Musk pada hari Selasa (30/8/2022) meminta hakim untuk membiarkan kedua belah pihak melanjutkan pengarahan kasus mereka hingga 10 November, diikuti dengan konferensi untuk membahas bukti apa yang dapat mereka perkenalkan di persidangan.
Musk mengatakan persidangan bisa dimulai akhir bulan itu namun tergantung ketersediaan pengadilan. Adapun Mosi untuk mengubah pengaduannya diajukan di bawah meterai di Delaware Chancery Court.
Twitter ingin pengadilan memerintahkan Musk untuk menutup kesepakatan dengan harga 54,20 dolar AS per saham. Musk mengajukan gugatan balik, menuduh Twitter melakukan penipuan.
Pakar hukum mengatakan pengaduan whistleblower memperkenalkan ketidakpastian pertikaian Musk dengan Twitter, daripada secara dramatis mengubah kasus yang menurut pakar hukum perusahaan menguntungkan Twitter.
"Satu pintu yang tetap tidak digunakan oleh Musk adalah klaim penipuan sekuritas federal," Eric Talley, seorang profesor di Columbia Law School, mengatakan.
Sementara itu, Twitter pada hari Selasa meminta pengadilan untuk menolak permintaan Musk untuk dokumen pra 2022 tambahan, menyebut mosi itu sebagai manuver untuk menggagalkan jadwal persidangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika