Diduga Banyak Kebohongan, DPR Desak Kementan Jujur dalam Penanggulangan Wabah PMK

Ketua Komisi V DPR RI Sudin desak Kementan jujur soal penanganan wabah PMK

Rabu , 31 Aug 2022, 11:30 WIB
Ketua Komisi V DPR RI Sudin desak Kementan jujur soal penanganan wabah PMK.
Foto: DPR RI
Ketua Komisi V DPR RI Sudin desak Kementan jujur soal penanganan wabah PMK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI, Sudin, mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) bersikap jujur dalam upaya penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Pasalnya, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Kementan dianggap masih terkesan belum maksimal.

Terlebih terkait janji produksi vaksin PMK oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang hingga kini ternyata belum berproduksi. Sementara Dirjen PKH mengkalim telah menghasilkan produksi vaksin PMK sebanyak 200 ribu vaksin.

Baca Juga

"Anda berani mempertanggungjawabkan pernyataan Anda kalau 200 ribu vaksin sudah diproduksi, karena setahu saya Anda baru masih MoU dengan salah satu perusahaan dan belum memproduksi. Perusahaan tersebut juga belum memproduksi. Saya jujur saya ini bukannya enggak punya orang untuk mengeceknya, jadi tolong jujur," ujar Sudin kepada Dirjen PKH Nasrullah, dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Kementan, Rabu (31/8/2022).

Tidak sampai di situ, Sudin juga turut mempertanyakan harga beli vaksin PMK yang dilakukan oleh Dirjen PMK dari pihak rekanan swasta yang ternyata hanya seorang makelar sarang burung walet dan tidak memiliki pengalaman di pengadaan alat kesehatan. "Awalnya kan Rp 38 ribu per satu vaksin, sekarang baru harganya Rp 20 ribu. Nah bedanya Rp 18 ribu ya, itu terlalu mahal. Saya juga sudah lapor ke BPK ini akan ada temuan. Terkait ini di majalah Tempo diangkat seorang pemain pemula bukan pemain vaksin bukan pemain alat kedokteran bukan pemain alat kesehatan tiba-tiba dapat penugasan pengadaan sekian juta vaksin," tegas politikus PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, terkait penjelasan Dirjen PKH yang menyatakan dalam waktu dekat ini akan menerima vaksin sebanyak 10 juta dosis dari hasil pengadaan Sudin mengingatkan agar dosis vaksin sebanyak tiga juta bantuan dari pemerintah Australia untuk tidak dimasukan dalam daftar belanja pengadaan vaksin yang didanai oleh APBN. "Tiga juta vaksin dari bantuan Australia, jangan nanti itu dimasukkan ke dalam APBN lagi. Saya ngomong ini bukan menuduh tetapi pernah ada kasus-kasus seperti itu waktu Covid-19. Jadi tolong jujur, kita harus sama-sama jujur di ruangan ini untuk menyelesaikan permasalahan," tegasnya.

Sebelumnya dalam rapat kerja itu, Dirjen PKH Kementan Nasrullah melaporkan sejauh ini pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan ternak sapi dan kerbau sebanyak dua juta ekor dari total 3 juta sapi dan kerbau yang terinfeksi di seluruh Indonesia.