Kamis 01 Sep 2022 02:38 WIB

Pengurus PWRI tak Sepakat Uang Pensiun Dinilai Bebani Anggaran

Persoalan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian PWRI

Memperingati hari jadi yang ke-60, Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) meluncuran digitalisasi koperasi.
Foto: .
Memperingati hari jadi yang ke-60, Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) meluncuran digitalisasi koperasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memperingati hari jadi yang ke-60, Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) meluncuran digitalisasi koperasi. Digitalisasi ini bagian dari upaya PWRI menyikapi perkembangan zaman di era milenial. 

Ketua Umum PWRI, Prapto Hadi, mengatakan digitalisasi mutlak diperlukan agar dapat bersaing di tengah berkembangnya era digital saat ini. “Dengan platform  digital kita nggak akan ketinggalan. Pastinya, harga lebih murah dan barang pun cepat sampai. Memang eranya berubah seperti itu,” ucapnya.

Prapto menyatakan koperasi sebagai soko guru ekonomi masyarakat harus digalakkan. Koperasi harus dikembangkan mulai dari pengurus PWRI di Jakarta sebagai pengurus pusat, sampai ke daerah-daerah di tingkat  provinsi, kota, kabupaten, bahkan hingga ke desa-desa. "Itu yang kita harapkan sehingga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," ujarnya menegaskan. 

Sekjen PWRI Djoko Sidik Pramono mengatakan kegiatan ini merupakan puncak acara HUT PWRI ke-60. Sebelumnya, sebagian besar provinsi dan kabupaten juga menyelenggarakan peringatan HUT PWRI seperti di Yogyakarta, Sulawesi, dan Kalimantan. "Setelah ini, kita harus bekerja keras dalam meningkatkan kesehatan, kemandrian, dan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.

Menurut Djoko, persoalan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian PWRI. Karena itu, ia mengimbau anggota atau pengurus di daerah fokus pada persoalan kesehatan dalam membuat program kerja.

Djoko tidak sepakat dengan pernyataan pensiunan membebani pemerintah. Ia manegaskan uang pensiun merupakan hak pegawai negeri yang sudah pensiun. "Kalau ada perkataan pensiun ini memberatkan, membebani anggaran, menurut kami kurang pas, karena kita mengabdi cukup lama," ujarnya. 

Ada enam progam kerja Utama PB PWRI periode 2022-2026. Keenam program itu adalah Peningkatan Kesejahteraan Anggota PWRI; Pemberdayaan Keluarga dan Lansia; Partisipasi PWRI dalam Pembangunan Nasional dan Daerah; Pelaksanaan dan Pengembangan Kerja Sama PWRI; Piagam dan Tanda Penghargaan Wredatama Nugraha, Konsolidasi Program. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota PWRI.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement