REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) 20 persen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghambat partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengajukan bakal calon presiden-wakil presiden 2024 dari internal partai. Oleh karena itu, PKS tengah menjajaki koalisi dengan parpol lainnya untuk mengusung capres.
"Siapa pasangan calon presiden-wakil presiden yang akan diusung PKS di pilpres 2024. Selama masih ada presidential treshold 20 persen maka hampir dipastikan semua partai tidak dapat memiliki calon sendiri, kecuali PDIP. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan PKS adalah membangun konsep kolaborasi," kata Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetyani saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (31/8/2022) malam.
Ia menjelaskan, PKS tidak mungkin maju mengusung calon presiden 2024 sendiri tanpa berkoalisi. Oleh karena itu, dia melanjutkan, konsekuensi logis dari koalisi ini adalah banyak melakukan silaturahim, hingga safari politik untuk melakukan penjajakan.
Lebih lanjut Netty mengibaratkan koalisi seperti perjodohan, penjajakan mana yang memang cocok.
"Yang kami harap yang menjadi koalisi partai kami adalah yang memiliki kesamaan visi misi dan program pembangunan proposal mengelola negara yang berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.
Ia menyebutkan, masalah pandemi Covid-19 terjadi selama lebih dari dua tahun terakhir masih belum selesai, krisis ekonomi yang dampaknya luar biasa yang sampai hari ini belum sepenuhnya pulih. Angka pengangguran, sulitnya lapangan pekerjaan, naiknya harga-harga bahan pokok, termasuk bahan bakar minyak (BBM), hingga kelangkaan minyak goreng sebetulnya menjadi sinyal kepada siapapun yang berkoalisi dengan PKS saat mengusung calon presiden harus bisa menyelesaikannya. Artinya, dia melanjutkan, pentingnya kesamaan visi misi, kemudian proposal mengelola negara juga menentukan partai yang bisa berkoalisi dengan PKS nanti.
"Kami (PKS) juga menetapkan prinsip dalam mengusung calon capres-cawapres yang memiliki kapasitas, integritas, akseptabilitas, hingga elektabilitas. Ini yang jadi ukuran," ujar perempuan yang juga anggota Komisi IX DPR ini.
Terkait waktu pengumuman berkoalisi dengan partai mana, Netty tak bisa memastikannya. Netty menjelaskan, PKS hingga saat ini masih melakukan perjodohan koalisi untuk menentukan yang terbaik. Apalagi, PKS baru saja fokus pendaftaan partai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tentu membutuhkan energi besar.
"Yang jelas kita terus menimbang dan memotret serta menjajaki mana yang pas untuk masuk menjadi koalisi (dengan PKS)," ujarnya.
Sebab, PKS tentu ingin menang saat mengusung capres 2024. Selain itu, ia menambahkan PKS juga perlu mendengar aspirasi dari berbagai kader dan petinggi dari berbagai wilayah dari Aceh sampai Papua. Pihaknya ingin adanya komitmen kuat semua kader dan bisa diajak berpartisipasi. Terkait kemungkinan PKS nantinya tidak berkoalisi dengan parpol apapun dalam mengusung capres 2024, Netty tidak membantahnya.
"Sangat mungkin PKS menjadi poros tersendiri, kalau dilihat di parlemen kan ada sembilan fraksi yang punya kursi di DPR. Kalau disimulasikan bisa terbangun beberapa poros," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika