REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Syaikhu kebijakan tersebut hanya akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi," kata Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Syaikhu menuturkan masyarakat kecil akan terkena dampak kebijakan tersebut. Apalagi kondisi ekonomi saat ini belum pulih pasca pandemi. "Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," tegas Syaikhu.
Lebih lanjut ia menjelaskan kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.
"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.
Syaikhu juga menyinggung soal bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya," imbuhnya.
