REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Ombudsman Republik Indonesia menyebut pendataan aplikasi MyPertamina masih terbatas sebagian kecil SPBU di daerah-daerah besar. Bahkan pelaksanaannya di lapangan masih belum tepat sasaran.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto mengatakan pelaksanaan MyPertamina belum semua kabupaten/kota. Meskipun pendaftarannya sudah di 10 provinsi, namun belum semua masyarakat di kabupaten/kota mendaftar.
"Paling banyak ditemukan pendaftaran MyPertamina sopir, ojek dan lain-lain, nelayan kecil sekali, petani bagaimana akses mereka supaya bisa masuk MyPertamina, ini belum terserap dalam aplikasi tersebut," ujarnya saat webinar, Kamis (1/9/2022).
Dia melanjutkan, temuan tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan pengetahuan dari kelompok kecil untuk mendaftar melalui MyPertamina. Hal ini jadi satu alasan kalau sosialisasi harus dilakukan lebih masif lagi.
"Artinya disini aplikasi harus melindungi (sesuai dengan) persyaratan dalam Undang Undang Pelayanan Publik, pelayanan informasi, dan konsultasi ini belum masif dilakukan, sehingga pemerintah terlalu menggemborkan upaya lewat MyPertamina di seluruh lapisan masyarakat, harus dievaluasi dan diperbaiki serapan pembatasan," ucapnya.
Sementara itu Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menambahkan sistem penyaluran BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar, masih dilakukan secara terbuka. Alih-alih mengganti dengan sistem tertutup atau subsidi langsung ke konsumen, pemerintah memilih untuk mempersempit konsumen dengan pembatasan.
"Subsidi masih terbuka belum menyasar orang-orang yang berhak atas subsidi tersebut. Ini memang yang jadi bahan pemikiran kita juga di Kementerian ESDM, di BPH, di Kemenkeu, bagaimana cara kita agar subsidi ini tepat sasaran kita coba persempit konsumennya," tuturnya.
Saleh meyakini perbaikan sistem pendataan menjadi poin penting untuk menjadikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Meski demikian, implementasinya ke depan masih menunggu aturan yang jelas.
Merujuk beberapa upaya pembatasan ke belakang, Saleh mengklaim kalau sistem MyPertamina sudah paling siap. Artinya, telah memiliki kemampuan sebagai platform penopang pembatasan penyaluran BBM Subsidi.
"Saya pikir MyPertamina lebih siap dan komprehensif dan bisa meminimalisir ketidaktepatan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kita," ucapnya.
Meski begitu, pihaknya mengaku sistem pendaftaran MyPertamina masih belum maksimal, baru sekitar satu juta orang yang mendaftar.
"Saya kira memang misalnya Perpres keluar, disitu clear apa yang disitu nanti promosi atau pendaftaran tentu akan dilakukan lebih masif," ujarnya.
