REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan rakyat dan para pemimpin Irak mendukung dialog nasional guna menyelesaikan krisis politik di negara tersebut. Hal itu disampaikan Biden saat melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi, Rabu (31/8/2022).
“(Biden dan al-Kadhimi) menyambut kembalinya keamanan ke jalan-jalan, dan meminta semua pemimpin Irak untuk terlibat dalam dialog nasional untuk membentuk jalan bersama yang konsisten dengan konstitusi dan undang-undang Irak,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Arabiya.
Biden memuji kepemimpinan pribadi al-Kadhimi dan upayanya menurunkan ketegangan di kawasan lewat dialog serta diplomasi. Pada Selasa (30/8/2022) lalu, Presiden Irak Barham Saleh telah mendorong percepatan penyelenggaraan pemilu legislatif. Hal itu guna mengakhiri krisis politik yang semakin dalam di negara tersebut pascamundurnya ulama Syiah, Muqtada al-Sadr, dari dunia perpolitikan.
“Menyelenggarakan pemilu awal yang baru sesuai konsensus nasional merupakan jalan keluar dari krisis yang menyesakkan ini. Hal tersebut menjamin stabilitas politik dan sosial serta menanggapi aspirasi rakyat,” kata Saleh.
Saleh menyampaikan pidatonya beberapa jam setelah para pendukung Muqtada al-Sadr menarik diri dari Zona Hijau Baghdad. Sesaat setelah al-Sadr mengumumkan menarik diri aktivitas politik pada Senin (29/8/2022) lalu, para pendukungnya segera menggeruduk pusat pemerintahan Irak yang berpusat di Zona Hijau di Baghdad. Kantor-kantor misi diplomatik asing juga berada di zona tersebut.
Bentrokan dan kerusuhan di Zona Hijau akhirnya tak terhindarkan. Setidaknya 30 pendukung al-Sadr ditembak mati oleh pasukan keamanan saat mereka berusaha menerobos istana pemerintah. Lebih dari 570 lainnya mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut.
Meski sudah menyatakan mundur dari kegiatan politik, al-Sadr dan para simpatisannya telah menyerukan pembubaran parlemen. Mereka menghendaki penyelenggaraan pemilu baru. Di bawah konstitusi, parlemen hanya dapat dibubarkan dengan suara mayoritas mutlak di majelis, mengikuti permintaan sepertiga dari deputi, atau oleh perdana menteri dengan persetujuan presiden.
Partai al-Sadr, Blok Sadris, memenangkan kursi terbesar di parlemen dalam pemilu yang digelar Oktober tahun lalu. Ia memperoleh 73 kursi. Namun jumlah tersebut masih jauh dari mayoritas. Sejak itu Irak terperosok dalam kebuntuan politik karena ketidaksepakatan faksi-faksi Syiah tentang pembentukan koalisi.
Pada Juni lalu, dia menarik semua anggota partainya dari parlemen. Hal tersebut dilakukan setelah al-Sadr gagal membentuk pemerintahan pilihannya yang akan mengecualikan faksi Syiah yang disokong Iran.
Setelah menarik semua anggota partainya dari parlemen, para pendukung al-Sadr menyerbu zona pemerintah pusat di Baghdad. Sejak momen tersebut, mereka melakukan aksi duduk di luar gedung parlemen Irak. Aksi itu berlangsung selama berpekan-pekan. Proses pemilihan presiden dan perdana menteri baru pun terhenti. Selama 10 bulan terakhir, tak ada pemerintahan terpilih di Irak
Muqtada al-Sadr adalah putra keempat dari Imam Syiah Irak Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr. Hingga 2004, Muqtada al-Sadr adalah penguasa de facto bagian kota Sadr, Baghdad. Dia juga mengepalai pasukan Tentara Mahdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika