REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Guna menekan laju inflasi, Gubernur Sumatra Barat Buya Mahyeldi hadir dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Rapat khusus ini digelar di Ruang Rapat Loka Kretagama Lantai 3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam rapat terbatas ini Buya Mahyeldi menyampaikan pemerintah Sumbar telah berupaya menekan lajunya inflasi. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya telah terjadi deflasi. Angka inflasi di Sumatra barat turun di 7,1 persen. Hal ini akan terus diupayakan hingga angka inflasi berada di bawah 5 persen.
Airlangga Hartarto mengumumkan inflasi Agustus 2022 secara nasional tercatat sebesar 4,69 persen. "Dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi deflasi 0,21 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi terbatas (rakortas) dilaksanakan.
Airlangga mengklaim capaian ini terjadi karena upaya ekstra yang dilakukan pemerintah. Hal ini sesuai arahan presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022. Tim Pengendalian Inflasi Pusat pun telah mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID.
“TPID ini tercermin dari inflasi volatile food yang sudah mengalami deflasi 2,9 persen,” kata Airlangga.
Angka tersebut, lanjut Airlangga, perlu diturunkan lagi. “Kemarin angkanya di 11,7 persen. Ini terbantu panen merata dan penurunan harga komoditas bawang merah,” kata dia.
Adapun secara spasial, 66 kabupaten/kota mengalami inflasi di atas nasional. Angka ini turun dari sebelumnya yang mencapai 69 kabupaten/kota. Sementara itu dalam tingkat provinsi tercatat 27 provinsi yang inflasinya masih di atas nasional.
Airlangga menyebut Provinsi Jambi sudah mengalami deflasi, tetapi angka inflasinya masih 7,7 persen. Kemudian Sumatra Barat angka inflasinya 7,1 persen; Riau inflasi 5,8 persen; Bangka Belitung inflasi 6,37 persen, dan Aceh mengalami inflasi sebesar 6,33 persen. Sedangkan inflasi di Sumatra Selatan tercatat 5,04 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 6,94 persen.
“Gubernur yang angka inflasinya di atas nasional diminta menurunkan inflasi pada bulan-bulan depan. Dengan angka di bawah 5 persen,” kata Airlangga.
Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menjelaskan berbagai rekomendasi aksi TPIP-TPID dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut yakni perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas, pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, dan pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.
Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing. “Dibantu oleh Badan Pangan Nasional, direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” jelas Menko Airlangga.
Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga. “Bapak dan ibu gubernur, bupati, wali kota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%,” tegas Menko Airlangga.
Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Sesmenko Bidang Perekonomian, Deputi I Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kepala BKF Kementrian Keuangan, Tim Asistensi, Staf Ahli, Staf Khusus, Kementrian Dalam Negeri, kementrian keuangan, Badan Pangan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Turut hadir pula bersama Buya Mahyeldi kepala daerah dari beberapa provinsi yaitu Jambi, Riau, Aceh, Bangka Belitung, Papua, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah juga kepala daerah lainnya secara daring.
Ikuti Whatsapp Channel Republika