REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya akan secara rutin menggelar operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Upaya itu dilakukan sebagai langkah pengendalian tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya.
Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, mengatakan, tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya cukup tinggi pada Juli 2022 yaitu 5,18 persen (ytd). Namun, pada Agustus Kota Tasikmalaya mengalami deflasi 0,22 persen (mtm) dan 4,95 persen (ytd).
"Untuk mengendalikan inflasi ini harus dilakukan dengan kerja keroyokan," kata dia, Jumat (2/9/2022).
Menurut dia, selama ini Pemkot Tasikmalaya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk pengendalian inflasi adalah menggelar operasi pasar murah.
"Kami akan menggelar operasi pasar secara rutin ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan," kata Tedi.
Berdasarkan catatan Republika.co.id, pada Agustus 2022, TPID Kota Tasikmalaya setidaknya menggelar empat kali operasi pasar murah. Operasi pasar murah itu dilakukan lantaran kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi penyumbang inflasi pada Juli 2022.
Tedi menambahkan, selain melakukan operasi pasar murah, pihaknya juga akan selalu melakukan inspeksi mendadak ke pasar. Itu dilakukan untuk memantau ketersediaan dan pasokan pangan.
"Yang terpenting juga melaksanakan kerja sama antardaerah. Contoh untuk memenuhi kebutuhan telur ayam, kami bekerja sama dengan Blitar, yang merupakan daerah penghasil telur," kata dia.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menggaungkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah pengendalian inflasi. GNPIP dinilai mendorong penguatan dari sisi penawaran sehingga dapat memenuhi sisi permintaan melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
GNPIP difokuskan pada berbagai program jangka pendek dan jangka panjang yaitu operasi pasar, perluasan kerja sama antardaerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan strategis, penguatan informasi dan data pangan, serta penguatan pasokan pangan strategis. Selain itu, GNPIP juga fokus pada peningkatan produktivitas produsen serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih, mengaku sangat mengapresiasi gerakan yang diinisasi oleh BI. Menurut dia, seluruh kepala daerah di wilayah Priangan Timur telah berkomitmen untuk mengendalikan inflasi ke depannya.
"Komitmen ini yang paling penting untuk bisa mencukupi kebutuhan dari wilayah kita sendiri. Jadi dari kita, untuk kita," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika