REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah mencari lebih dalam soal dampak dari wacana kenaikan BBM. Partai berlogo banteng moncong putih itu juga meminta pemerintah mencari langkah terobosan lain sebelum menerapkan harga kenaikan BBM.

"Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (2/9).

Dia berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan menetapkan kenaikan harga bahan bakar. Dia mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM juga masih harus dikonfrotasi bersama DPR dan partai politik pendukung Presiden Jokowi.

"Sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan," katanya.

Hasto menegaskan bahwa kenaikan BBM tidak akan membuat partai yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu meninggalkan rakyat kecil. Dia mengatakan, PDIP akan berpihak kepada rakyat kecil tetapi melihat aspek-aspek kepentingan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kami melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah," katanya.

Sebabnya, dia meminta pemerintah mengeluarkan seluruh kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil di tengah-tengah wacana kenaikan BBM itu berembus. Terlebih, sambung dia, warga Indonesia juga masih dalam pemulihan menyusul pandemi Covid-19.

"Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika