REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada Sabtu (3/9/2022) diberikan tempat tinggal resmi dan keamanan oleh pemerintah. Fasilitas ini diberikan saat Rajapaksa kembali ke Sri Lanka setelah mengakhiri pelariannya pada Juli lalu.  

Rajapaksa melarikan diri pada 13 Juli menyusul protes besar-besaran akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Massa juga menggeruduk kantor dan kediaman resmi presiden dam menuntut Rajapaksa untuk mundur. Rajapaksa mengundurkan diri setelah tiba di Singapura. Dia kemudian melanjutkan pelariannya ke Thailand.

Seorang juru bicara pemerintah Sri Lanka dan kantor presiden belum memberikan komentar terkait kepulangan Rajapaksa. Mantan presiden itu bertemu dengan sekelompok anggota partai yang berkuasa dan anggota parlemen di bandara pada Sabtu pagi sebelum melanjutkan perjalanan ke kediaman yang disediakan oleh pemerintah.

"Apa yang dia katakan kepada kami tadi malam adalah bahwa dia butuh waktu karena dia bahkan tidak diizinkan keluar dari kamarnya karena alasan keamanan," kata seorang pejabat.

Pejabat itu menambahkan, Rajapaksa tidak diizinkan pergi ke gym.  "Begitu dia menghabiskan beberapa waktu di kediaman, dia akan memberi tahu kami apa yang ingin dia lakukan," kata pejabat yang berbicara dengan syarat anonim.

Rajapaksa memiliki visa untuk tinggal di Thailand selama 90 hari. Tetapi dia bersama istrinya, seorang pengawal dan pembantu lainnya memilih untuk pulang ke Sri Lanka. Sementara itu, adik bungsu Gotabaya Rajapaksa, Basil Rajapaksa yang merupakan mantan menteri keuangan, bertemu dengan Presiden Ranil Wickremesinghe dan meminta untuk mengatur kepulangan mantan presiden.

Sri Lanka telah mengalami kekurangan cadangan devisa sehingga tidak dapat mengimpor produk-produk penting seperti makanan, bahan bakar dan obat-obatan. Pandemi virus morona merupakan pukulan telak bagi industri pariwisata Sri Lanka dan mengurangi pengiriman uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri. Keduanya merupakan penghasil devisa utama bagi negara.

Gotabaya Rajapaksa, yang terpilih pada 2019 menjanjikan kemakmuran kepada penduduk Sri Lanka. Namun popularitasnya menukik tajam ketika negara itu mengalami krisis. Pemerintahan Rajapaksa dituduh memperkenalkan pemotongan pajak yang tidak berkelanjutan sehingga mendorong utang pemerintah dan memperburuk krisis.

Wickremesinghe dipilih oleh parlemen untuk meneruskam sisa masa jabatan Rajapaksa. Sejak itu, dia menindak protes jalanan dan menangkap aktivis terkemuka. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika