Ahad 04 Sep 2022 06:59 WIB

Demokrat dan PKS tak Mau Buru-Buru Deklarasi Koalisi

Koalisi Demokrat-PKS mungkin terbentuk setelah sosok capres ditentukan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kanan) menyanyikan lagu kebangsaan indonesia Raya sebelum pertemuan kedua partai di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara kedua Parpol sekaligus membahas kondisi politik nasional terkini.
Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kanan) menyanyikan lagu kebangsaan indonesia Raya sebelum pertemuan kedua partai di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara kedua Parpol sekaligus membahas kondisi politik nasional terkini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, partainya tak ingin buru-buru terkait deklarasi calon presiden. Ia mengungkapkan saat ini ketiga partai tengah mematangkan kerja sama.

"Kalau kami PKS, Nasdem dan Demokrat kami tentap mematangkan kerja sama kami. Kami nggak ingin terburu-buru," kata Kholid dalam diskusi daring, Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga

Kholid mengatakan deklarasi mungkin dilakukan setelah sudah disepakati pasangan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya aneh jika koalisi dideklarasikan namun belum ada capres dan cawapres yang diusung.

"Kan aneh gitu kita bentuk koalisi tapi capres cawapresnya nggak ada gitu kan, pusing kita. Jadi kita ingin mematangkan kerja sama kami," ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng. Andi mengatakan saat ini Demokrat bersama dengan PKS dan Nasdem masih terus membicarakan soal peluang koalisi antarketiganya.

"Masih sedang membicarakan intensif terus menerus siapa tahu bisa lebih cepat sebelum akhir tahun kalau tidak awal tahun depan," ungkapnya.

Andi mengatakan sejumlah partai memang telah lebih dulu membentuk koalisi. Namun ia melihat koalisi-koalisi tersebut belum menentukan siapa calon yang akan diusung.

"Memang ada koalisi yang lebih cepat lebih duluan terbentuk tapi sampai sekarang capres cawapresnya juga belum jelas. Karena PDIP bisa jalan sampai sekarang pun belum bisa menyodorkan calon presiden," ucap mantan menteri pemuda dan olahraga tersebut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement