REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintah perlu memperkuat rantai pasok pangan di dalam negeri. Hal ini merespon kebijakan extra effort dalam pengendalian inflasi pada akhir tahun ini.

Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mengimplementasikan rekomendasi perluasan kerja sama antar daerah (KAD) terutama daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.

"Kita tidak punya banyak waktu, karena beberapa komoditas pangan impor harganya masih mahal, jadi solusinya penguatan pasokan dan tata niaga pangan lokal," ujarnya kepada wartawan, Ahad (4/9/2022).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merekomendasi berbagai aksi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Adapun kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi pada 2022.

"Semakin pendek rantai distribusi akan semakin efektif pengawasan barangnya. Program pemerintah yang sudah dan akan berjalan seperti pemberian subsidi ongkos angkut, neraca komoditas perlu didukung tapi dengan akselerasi yang lebih cepat," ucapnya.

Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan pada akhir tahun, serta penyusunan neraca komoditas pangan strategis khusus sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.

“Direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian dibantu oleh Badan Pangan Nasional, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing pengendalian inflasi sesuai dengan edaran menteri dalam negeri,” ucapnya.

Lalu, pemerintah meminta mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan dana transfer umum (DTU). Adapun rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.

Di luar program tadi, Bhima juga menyarankan agar pemerintah menambah alokasi subsidi pupuk untuk mendorong produksi pangan. Adapun kenaikan subsidi pupuk ini juga diharapkan bisa mengurangi biaya produksi karena harga pupuk nonsubsidi yang tergolong masih relatif lebih tinggi.

"Sejauh ini harga pupuk nonsubsidi terlampau jauh dibanding pupuk subsidi, sementara pasokan pupuk subsidi terlalu kecil. Padahal pupuk merupakan variabel penting yang menentukan input biaya produksi pangan. Idealnya dana subsidi pupuk ditambah 30-40 persen dari alokasi yang ada APBN 2022," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika