REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setuju dengan upaya Kementerian Sosial (Kemensos) yang melarang keras penggunaan dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk membeli rokok. Kemenkes sudah bersurat kepada Kemensos terkait pencegahan penggunaan BLT untuk membeli rokok.

"Ini salah satu untuk supaya mereka tidak merokok di rumah, akhirnya anak-anaknya bisa sehat, bisa beli susu," kata Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imnunologi Kemenkes dr Benget Saragih dalam diskusi virtual yang diadakan Indonesia Institute for Social Development (IISD) diikuti di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Dia menyoroti bahwa tren perokok di Indonesia memperlihatkan kenaikan. Menurut Global Adult Tobacco Survey, jumlah perokok di Tanah Air meningkat dari 61,4 juta orang pada 2011 menjadi 70,2 juta orang pada 2021, atau naik sekitar satu juta perokok per tahun.

Volume penjualan rokok juga naik 7,2 persen pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi rokok elektrik juga meningkat dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3 persen pada 2021.

"Kita sebenarnya sudah menjadi darurat rokok di Indonesia," jelasnya.

Tidak hanya Kemensos, dia mengatakan, Kemenkes sudah menyurati Kementerian PAN-RB terkait penerimaan karyawan, CPNS dan TNI/Polri agar salah satu syarat penerimaannya adalah tidak merokok. Dia juga mendorong agar Kemendikbudristek menjadikan hal itu sebagai salah satu syarat masuk, termasuk juga untuk guru-guru.

"Upaya kita dalam mengendalikan perokok pemula di Indonesia agar semua kementerian/lembaga ikut terlibat untuk menurunkan prevalensi perokok ini," tuturnya.