REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menanggapi rencana unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan sejumlah pihak, salah satunya elemen buruh, di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Menurut dia, demontrasi di negara demokrasi sah saja.

Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya di sela kegiatannya di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis. Riza meminta massa mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR, Jakarta.

"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Saufi Salamon di Monas, Senin.