REPUBLIKA.CO.ID, NURSULTAN -- Presiden Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev memastikan tujuan dari kebijakan ekonomi negara adalah untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintahannya melakukan berbagai prioritas kebijakan ekonomi, seperti merangsang inisiatif kewirausahaan swasta, menjauh dari kapitalisme negara dan intervensi negara yang berlebihan dalam perekonomian.
"Tujuan dari kebijakan ekonomi Kazakhstan adalah memastikan kesejahteraan masyarakat," kata Tokayev dalam pidatonya, Kamis (1/9/2022).
Tokayev juga memastikan akan menaikkan upah minimum. “Upah minimum akan dinaikkan dari 60 ribu menjadi 70 ribu tenge. Hal ini secara langsung akan memengaruhi pendapatan 1,8 juta warga negara,” kata Tokayev
Mulai awal tahun tepatnya 1 Januari 2024, dia juga akan meluncurkan Dana Nasional untuk Anak. Program itu akan mengalokasikan 50 persen dari pendapatan investasi tahunan Dana Nasional ke rekening tabungan khusus untuk anak-anak sampai mereka mencapai usia 18 tahun. Setelah mencapai usia ini, jumlah yang terakumulasi akan digunakan untuk membeli perumahan dan atau menerima pendidikan.
Selain itu, intervensi negara dalam penetapan harga akan dihapus secara bertahap. “Pengecualian akan pasar non-kompetitif - tarif monopoli akan tetap di bawah kendali ketat untuk melindungi warga dari harga yang tidak adil,” ujarnya.
Bagi orang asing yang berketerampilan tinggi dan investor, visa akan disederhanakan dan dibuat lebih mudah diakses. Terakhir, dia memastikan Bank Nasional, Badan Pengaturan Keuangan, dan pemerintah harus menemukan solusi khusus untuk memastikan pinjaman yang stabil dan terjangkau untuk sektor riil.
Pemilihan umum dan masa jabatan presiden
Tentang pemilihan umum dan masa jabatan presiden, Tokayev menyebut pemilihan presiden akan diadakan musim gugur ini karena mandat baru dari rakyat untuk kepala negara diperlukan. Dia merekomendasikan untuk membatasi masa jabatan presiden menjadi satu periode tujuh tahun. Sementara untuk pemilihan ulang akan dilarang dan perubahan akan ditinjau dan dipilih oleh parlemen setelah pemilihan presiden.
Lebih lanjut, dia menyerukan pemilihan Mazhilis (majelis rendah parlemen) dan Maslikhats (badan perwakilan lokal) yang akan diadakan pada paruh pertama 2023 jika semua undang-undang yang relevan dalam tindak lanjut amandemen konstitusi disetujui pada 5 Juni Referendum nasional diadopsi pada akhir 2022. Dalam kerangka modernisasi politik di Kazakhstan perkembangan parlementerisme menempati tempat sentral, kata dia, Pemilu mendatang akan menampilkan hasil reformasi Kazakhstan Baru untuk menyederhanakan dan memudahkan proses pendaftaran partai politik dan komitmen baru terhadap pluralisme. "Saya berharap melihat lebih banyak partai pada saat pemilihan parlemen pada paruh pertama tahun 2023,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika