REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku pernah empat kali menolak tawaran menjadi menteri pada era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ia menolak empat tawaran itu karena ingin menyelesaikan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. 

Selain itu, Risma menolak tawaran tersebut karena gaji menteri kecil. "Kalau boleh milih, saya nggak mau jadi menteri, karena gajinya terbatas. Kalau saya jadi pengusaha, saya kaya raya," ungkap Risma saat berpidato dalam acara Seleksi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Surabaya, Senin (5/9/2022).

Ia membandingkan besaran penghasilan pejabat pemerintahan dengan pengusaha binaan Program Pahlawan Ekonomi, sebuah program yang dicetuskan Risma kala menjadi wali kota. Menurutnya, para pengusaha binaan itu memiliki penghasilan di atas Rp 1 miliar per bulan. 

"Itu (penghasilannya) jauh di atas menteri, jauh di atas wali kota," ujar politisi PDIP itu. 

Namun, pada akhirnya Risma tetap menjadi menteri. Ia dilantik menjadi menteri sosial pada akhir 2020. 

"Kemarin saya nggak bisa nolak lagi karena saya nggak tahu saya mau dijadikan menteri. Saya diundang ke Jakarta, besoknya dilantik. Itu namanya takdir," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Risma meminta peserta seleksi SDM PKH yang gagal agar tidak berkecil hati. Dia meminta mereka untuk membuka usaha. 

"Kalian yang tidak lolos, jangan berkecil hati. Indonesia ini sangat kaya dan luas. Menjadi pegawai di lingkungan pemerintah bukan segalanya. Banyak potensi bisa dikembangkan di luar,” katanya.

Hampir 50 ribu orang yang ikut seleksi SDM PKH untuk enam kabupaten di Jawa Timur. Padahal, Kemensos hanya membuka lowongan untuk 110 orang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika