REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suharso Monoarfa menegaskan bahwa ia masih menjabat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menegaskan, Musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang menghasilkan keputusan pemberhentiannya melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.
"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," kata Suharso kepada ratusan kader dalam workshop nasional DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Redtop, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Ia mengingatkan, konflik di internal partai seharusnya tak terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir. Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar, sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono membenarkan bahwa tiga majelis di PPP telah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum PPP. Keputusan tersebut diambil setelah banyaknya polemik yang ditimbulkan oleh Suharso.
"Ini (pemberhentian) dalam rangka mengakhiri isu--isu polemik yang selama tiga bulan terakhir selalu mengisi ruang publik, yang ini mengganggu terhadap para pejuang partai kami, kader yang saat ini sedang bekerja," ujar Mardiono saat dihubungi, Senin (5/9/2022).
Ia mengatakan, PPP akan menghadapi agenda besar, yakni Pemilu 2024. Kontestasi nasional tersebut tentu memerlukan seluruh fokus dari pengurus, kader, dan simpatisan partai berlambang Ka'bah itu.
"Kita tahu PPP menghadapi agenda-agenda pemilu yang kurang dari 500 hari ini memerlukan fokus dari seluruh lapisan kader, dari ketua umum, sampai akar rumput. Karena itu kita melakukan pembagian tugas agar beliau (Suharso) juga fokus menjalankan tugas kenegaraan, yaitu sebagai Menteri Bappenas, tentu menghadapi G20," ujar Mardiono.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu juga membenarkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Banten.
"Iya betul (ditunjuk sebagai Plt ketum PPP), itu melalui proses rapat harian DPP, kemudian dilanjutkan musyawarah kerja nasional. Kita semuanya harus patuhi yang sudah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, karena itu yang tertinggi di partai," ujar Mardiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika