REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi mengutuk serangan bom terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di Kabul, Afghanistan. Insiden itu menewaskan enam orang, dua di antaranya staf kedutaan.
“Kementerian Luar Negeri menegaskan penolakan total Kerajaan terhadap semua tindakan teroris yang menargetkan orang-orang yang tidak bersalah dan misi diplomatik di mana-mana,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan lewat akun Twitter resminya, dikutip laman Al Arabiya, Selasa (6/9/2022).
Saudi menegaskan dukungan mereka terhadap semua upaya internasional yang bertujuan memberantas terorisme dan ekstermisme dalam segala bentuk perwujudannya. Riyadh pun mendukung semua aksi untuk menanggulangi dan memutus sumber-sumber pembiayaan kegiatan teroris.
Pada Senin (5/9/2022) lalu, Kedubes Rusia di Kabul menjadi sasaran serangan bom bunuh diri. Pelaku meledakkan dirinya di dekat pintu masuk kedutaan. Dari enam orang yang tewas, dua di antaranya merupakan staf Kedubes Rusia. Insiden itu turut melukai 11 lainnya.
Lewat saluran Telegram-nya, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Misi PBB untuk Afghanistan (UNAMA) mengutuk peristiwa itu. “Mengingat peristiwa baru-baru ini, UNAMA menekankan perlunya otoritas de facto untuk mengambil langkah-langkah memastikan keselamatan dan keamanan rakyat serta misi diplomatik,” kata mereka lewat akun Twitter-nya, mengacu pada pemerintahan Taliban.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban Abdul Qahar Balkhi mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah serius untuk mengamankan kedubes-kedubes yang beroperasi di Afghanistan. Balkhi menambahkan, Taliban tidak akan membiarkan tindakan musuh berdampak negatif terhadap hubungan Rusia dan Afghanistan. "(Pemerintah) memiliki hubungan dekat dengan Rusia, kami tidak akan pernah membiarkan tindakan negatif musuh seperti itu berdampak negatif pada hubungan (kedua negara)," kata Balkhi dalam sebuah pernyataan.
Rusia adalah satu dari sedikit negara yang masih membuka kedutaan di Afghanistan. Banyak negara menutup kedutaan mereka setelah Taliban berhasil menguasai kembali Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
Saat ini belum ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika