Selasa 06 Sep 2022 19:08 WIB

Arsul Sani Usul Suharso dan Mardiono Tukar Posisi di PPP

Suharso dan Mardiono disarankan untuk bertemu bahas konflik internal ini.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.
Foto: DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengaku memiliki solusi terkait perselisihan yang terjadi antara Suharso Monoarfa dengan Muhammad Mardiono. Salah satunya adalah menukar posisi keduanya, sehingga Suharso akan menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

"Itu sudah saya sampaikan berkali-kali, memang seperti itu, tukar tempat, tukar kursi. Yang tidak boleh kan tukar pacar, kalau sekarang tukar kursi kedudukan di partai kan," ujar Arsul di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9).

Baca Juga

Solusi berikutnya adalah meminta Suharso dan Mardiono untuk bertemu membahas permasalahan tersebut. Ia yakin pertemuan tersebut akan menghasilkan solusi, mengingat keduanya bersahabat. "Solusinya ya bertemulah Pak Suharso dengan Pak Mardiono, ini dua orang sahabat. Kemarin kan saya bilang, misalnya Pak Suharso ketua umum kemudian menunjuk Pak Mardiono sebagai koordinator di KIB, InsyaAllah kalau bertemu Pak Mardiono at any times itu kalau diajak bertemu itu akan berkenan," ujar Arsul.

Adapun Suharso sendiri, diklaimnya telah memahami situasi yang terjadi di internal PPP. Sebab, banyak pihak di partainya yang meminta ia fokus pada tugasnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kalau Pak Suharso sendiri, beliau tahulah ya situasi internalnya maupun lingkungan eksternalnya, bahwa beliau diharapkan fokus saja menjadi menteri, itu beliau tahu persis ya," ujar Arsul.

"Tetapi kan biasa, kalau misalnya di satu organisasi manapun pimpinan berganti ada sosok-sosok yang merasa terugikan," sambungnya.

Suharso Monoarfa menegaskan masih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut disampaikannya di hadapan ratusan kader dalam workshop nasional DPRD PPP se-Indonesia.

Musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang menghasilkan keputusan pemberhentiannya pun ditegaskan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP. Ia mengingatkan, konflik di internal partai seharusnya tak terjadi jelang pemilihan umum  (Pemilu) 2024.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir. Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar, sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," tegas Suharso.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement