REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out dari sidang paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9). Hal itu merupakan bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebelum meninggalkan Ruang Rapat Paripurna, seluruh anggota Fraksi PKS DPR berdiri dan membentangkan kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Itu merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang seakan tak memperhatikan rakyatnya.
"Kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat," ujar Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR Ahmad Syaikhu, Rabu (7/9/2022).
PKS, jelas Syaikhu, tidak ingin melihat rakyat semakin menderita akibat kenaikan harga BBM. Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah itu akan berdampak luas ke berbagai sektor di seluruh Indonesia.
Mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih usai pandemi Covid-19. Dia melanjutkan, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
"Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita," ujar Syaikhu.
Diketahui, Fraksi PKS DPR menyatakan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Bentuk penolakan tersebut disampaikan lewat aksi walk out dari rapat paripurna DPR pada hari ini.
"Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto yang menginterupsi rapat paripurna khusus perayaan HUT ke-77 DPR, Selasa (6/9/2022).
"Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo-demo terus-terus dilaksanakan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika