Rabu 07 Sep 2022 18:03 WIB

Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta Tolak Kenaikan BBM

Aspirasi masyarakat Yogyakarta dikirim ke pemerintah pusat dan DPR.

Rep: Silvy Dian Setiawan / Red: Ilham Tirta

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

Aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (7/9/2022). Dalam aksi ini mereka menolak kenaikan harga BBM oleh Pemerintah. Selain itu, menurut mereka pemerintah terus-terusan memukul kelas bawah dengan segala kebijakannya yang menguntungkan kelas penguasa. Para cukong oligarki bahan pokok dan energi semakin memecut hidup rakyat yang semakin sulit untuk bertahan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat di DIY turun ke jalan melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM. Ratusan massa tersebut melakukan aksi penolakan kenaikan BBM di DPRD DIY, Yogyakarta, Rabu (7/9/2022).

Aksi ini turut diikuti oleh pedagang kaki lima hingga pengendara becak motor (bentor). Massa baru datang ke DPRD DIY sekitar pukul 15.40 WIB.

Baca Juga

Massa melakukan aksinya di depan Gedung DPRD DIY, tepatnya di Jalan Malioboro. Massa tidak bisa memasuki area Gedung DPRD DIY karena gerbang DPRD DIY yang ditutup saat aksi berlangsung.

Aliansi mahasiswa dan masyarakat tersebut melakukan aksinya setelah sebelumnya gabungan serikat buruh DIY juga melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM di DPRD DIY. "Sekali narik bentor hanya didapat Rp 5 ribu, tapi harga BBM Rp 10 ribu. Komunitas bentor mendukung penolakan BBM," kata salah satu perwakilan pengendara bentor saat menyampaikan orasinya kepada peserta aksi di depan Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Rabu (7/9/2022).

Dari aliansi mahasiswa juga menyebut kecewa dengan dinaikkan harga BBM ini. Kenaikan BBM menandakan pemerintah dan DPR tidak berpihak ke masyarakat.

"Selalu mengesampingkan kita, tidak memperjuangkan hak-hak kita," kata orator yang menyampaikan orasinya di atas mobil orasi.

Saat aksi berlangsung, massa juga memberikan penghormatan dengan mengheningkan cipta terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib. Pasalnya, 7 September ini bertepatan dengan hari meninggalnya almarhum Munir.

Sebelumnya, gabungan serikat buruh DIY juga mendatangi DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM, Rabu (7/9). DPRD diminta menyampaikan penolakan tersebut ke pemerintah pusat dan juga DPR.

"Kita hadir di DPRD DIY untuk menyatakan penolakan kita terhadap kenaikan harga BBM yang mencapai 30 persen lebih, sehingga kita di sini ingin menuntut kepada Pemda DIY dan DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi kami diteruskan kepada DPR RI dan Presiden Jokowi," kata Denta Julian, Sekretaris DPC KSPSI Kota Yogyakarta di DPRD DIY, Yogyakarta, Rabu (7/9/2022).

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengaku tegas menolak kenaikan BBM. Pihaknya pun menandatangani surat berisi tuntutan gabungan serikat buruh DIY dan langsung dikirimkan ke pemerintah pusat dan DPR RIpada Rabu ini.

"Aspirasi penolakan kenaikan BBM, draft surat akan saya tandatangani sebagai pimpinan DPRD DIY dan langsung saya kirimkan hari ini juga," kata Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika