REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunikolog Emrus Sihombing mengkritisi pola komunikasi pemerintah terkait kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, pemerintah seharusnya berdiskusi dengan komponen masyarakat sebelum memutuskan kebijakan, sebab dampak penyesuaian harga BBM sangat luas.

"Pemerintah harus berdialog dengan saudara kita di tempat terpencil atau tinggal di kantong kemiskinan kota untuk merumuskan skema atau pengaturan harga BBM. Dialog mutlak dalam negara demokrasi," tegas Emrus, Rabu (7/9/2022).

Terkait maraknya aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Emrus mengingatkan masyarakat, terutama kelompok mahasiswa, bahwa penyampaian aspirasi secara emosional atau unjuk rasa rawan ditunggangi kepentingan lain. Menurutnya, seharusnya mahasiswa mengedepankan dialog dengan adu ide dan gagasan.

"Demolah dengan dewasa dan dialog, bertukar pikiran dan gagasan. Misal bikin surat permohonan dialog, kirim ke presiden. Buat satu pertemuan dan diliput media. Sehingga masyarakat bisa menilai gagasan mana yang bagus. Jadi, jangan demonstrasi mengganggu orang lain dan bisa saja ada penumpang gelap," katanya.

Baca juga : Muhaimin: Demokrasi Harus Lahirkan Kesejahteraan

Emrus menilai sejauh ini demokrasi di Indonesia cenderung mengedepankan emosional. Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok akademik, seharusnya menyampaikan aspirasi secara lebih elegan. Menurut Emrus, dosen bertanggung jawab menumbuhkan kedewasaan akademik bagi mahasiswa.

"Akademisi harus mampu menyampaikan data dan fakta. Kalau tidak, tuntutan yang disampaikan amat sulit dikonkretkan, karena tidak jelas apa yang disampaikan. Jadi adu data saja, kalau BBM seharusnya tidak naik, kenapa?," ujarnya.