REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan dana ‘bantalan’ (tambahan) bantuan Rp 60 miliar bagi masyarakat terdampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat telah diambil keputusan agar daerah memback-up 2 persen dari DTU agar bisa melengkapi yang masih kurang. "Jumlah Rp 60 miliar ini merupakan 2 persen dari besaran dana transfer umum (DTU) Pemerintah Pusat untuk Pemprov Jawa Tengah," katanya, Rabu (7/9/2022).

Jumlah tersebut dimungkinkan masih bisa bertambah, mengingat masih ada APBD perubahan yang akan dibahas pemprov bersama  dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Harapannya masih ada alokasi APBD perubahan yang akan  dikonsentrasikan untuk bantuan tambahan kepada masyarakat, selain untuk program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) lengkap dengan jambanisasi dan elektrifikasi.

Terkait hal ini, gubernur akan mencoba mengkomunikasikan dengan DPRD agar alokasi anggaran perubahan nanti juga dapat menambah untuk membantu  dampak dari kenaikan BBM. Termasuk juga bagi program pengurangan kemiskinan. "Kalau itu semua itu terpenuhi, insya Allah ini jadi momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi yang sekarang ini untuk menjadi lebih baik lagi," tegasnya.

Sejauh ini, lanjut Ganjar, beberapa program untuk mendorong penanganan kemiskianan sudah dilakukan di Jawa Tengah. Misalnya asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian.

Termasuk juga program jaminan bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera. Dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM inigubernur ingin diperluas. "Saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum tercover, mana yang terkena dampak agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran," jelasnya.

Perluasan itu dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah. Seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jawa Teng sudah diminta untuk menghitung mana saja yang ada dan belum tercover.

Salah satu contohnya laporan dari Dinas Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.

Dalam hal ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojek online (ojol) juga diperhatikan. Karena ojol merupakan pengguna paling banyak di sektor transportasi agar kemudian bisa mendapatkan jaminan. "Kawan- kawan buruh saya minta juga betul- betul diperhatikan agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai dengan kondisi yang ada," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika