REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widywati menjelaskan pascakenaikan harga jual Pertalite dan Solar, Sabtu (3/9) kemarin terjadi penurunan konsumsi yang signifikan.
Nicke mengeklaim hal tersebut karena masyarakat saat ini melakukan penghematan energi. Kata dia, saat ini masyarakat jauh lebih memilih BBM yang berkualitas lebih baik.
"Memang terlihat ada penurunan konsumsi. Jika kita melihat dari demand side, adanya penghematan energi. Masyarakat kini juga lebih smart dalam pemilihan BBM yang dipakai," ujar Nicke saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Rabu (7/9).
Coorporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan memang terjadi penurunan konsumsi khususnya untuk Pertalite dan Pertamax pascakenaikan harga. Ia menilai, hal tersebut memang terjadi sesaat ketika adanya kenaikan harga dan masyarakat sudah lebih dulu melakukan pembelian sebelum pengumuman resmi dari pemerintah disiarkan.
"Penurunan yang terlihat terjadi di hari minggu meski kami melihat ini terjadinya sesaat ya," ujar Irto ketika dihubungi Republika, Rabu (7/9).
Irto merinci, periode 4-6 September rerata harian penyaluran Pertalite turun sekitar 16 persen dari rata rata konsumsi harian. Sedangkan untuk Pertamax juga turun 13 persen dari rerata harian.
"Kami masih melihat lagi pergerakan konsumsi dalam satu dua minggu kedepan," ujar Irto.
Merespon gejolak di masyarakat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan stok BBM Subsidi yaitu Solar dan Pertalite dalam kondisi aman. Ia memastikan pemerintah belum melakukan pembatasan penyaluran BBM Subsidi.
"Melalui command centre Pertamina terlihat semua, dari mulai produksi, pengolahan di kilang, distribusi hingga penyaluran ke masyarakat. Semua termonitor. Artinya, hari ini kuota aman dan pemerintah tidak memberikan kuota hari ini, dibuka sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Erick di Kantor Pusat Pertamina, Rabu (7/9).
Meski kata dia pemerintah belum melakukan pembatasan penyaluran BBM Subsidi, ia mengajak masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dalam menjaga APBN. Ia mengimbau, BBM subsidi hanya boleh dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak mampu.
"Bukan pembatasan. yang tidak mampu wajib disubsidi. yang mampu tidak. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang tidak berhak ini mengonsumsi BBM subsidi," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika