REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Parlemen Korea Utara menggelar sidang untuk meloloskan undang-undang yang bertujuan mengubah negara itu menjadi "tanah dongeng sosialis yang indah dan beradab". Media pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Kamis (8/9/2022) melaporkan, Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara (SPA) akan mengadopsi undang-undang tentang lansekap dan pembangunan pedesaan.
"Undang-undang tersebut akan membantu memajukan upaya partai yang berkuasa untuk membawa perubahan radikal dalam komunitas pedesaan, dan kebijakannya tentang lansekap untuk mencapai perkembangan pesat komunitas pedesaan sosialis gaya Korea dan merapikan negara menjadi sosialis yang indah dan beradab seperti negeri dongeng," kata KCNA, mengutip pidato seorang wakil parlemen.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak menghadiri pertemuan di parlemen. Namun Kim telah berjanji untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, dan mendorong pembangunan pedesaan di tengah meningkatnya krisis ekonomi yang disebabkan oleh penguncian Covid-19, sanksi internasional atas program senjata nuklir, dan bencana alam.
Para analis mengatakan, banyak janji ekonomi Kim yang belum dipenuhi. Sementara organisasi bantuan telah memperingatkan kekurangan pangan yang merajalela dan kesulitan lainnya. Menurut laporan 38 North bulan lalu, janji Kim untuk membangun kembali provinsi yang dilanda topan, dan mengubahnya menjadi "model" komunitas pertambangan telah membuat sedikit kemajuan.
Amerika Serikat menuduh Kim menuangkan sumber daya ke dalam proyek-proyek militer dengan mengorbankan rakyatnya. Washington mengklaim Rusia telah mendekati Korea Utara untuk membeli amunisi, yang berpotensi memberikan pemasukan bagi pemerintah Pyongyang. Rusia membantah laporan AS itu.
