REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies menyebut tingkat keterisian hunian program uang muka atau down payment (DP) nol rupiah mencapai 95 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan apartemen atau rumah komersial yang sebesar 70 persen.
"Keterisian program DP nol ini lebih tinggi dari pasar karena pasar apartemen keterisiannya baru 70 persen," kata Anies saat meresmikan hunian DP nol di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).
Ia beralasan program DP nol rupiah itu menjangkau segmentasi kelompok berpenghasilan rendah dengan besaran gaji berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yakni Rp 4,6 juta hingga maksimal Rp 14,8 juta. Ia mengatakan, segmentasi kelompok masyarakat itu selama ini mampu membayar cicilan tapi tidak dapat membayar uang muka atau DP.
"Kelompok ini yang kemudian kami layani, bagi mereka yang di bawah UMP disiapkan dengan Rusunawa, bagi mereka yang di atas (gaji) Rp 15 Juta per bulan, pasar sudah bisa melayani," ucapnya.
Anies menyebut, permintaan DP nol terbilang tinggi yang dilihat dari pendaftaran mencapai sekitar 55 ribu untuk ikut program itu. "Jadi DP nol ini sebuah skema menarik bagi swasta," imbuhnya.
Ia mengatakan, Pemprov DKI bersama BUMD Sarana Jaya sedang merancang hunian DP nol rupiah di Jakarta sebanyak 700 unit yang diperkirakan tuntas 2024.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan, hingga kini total diperkirakan sudah terbangun sekitar 2.322 unit hunian DP nol rupiah. Di antaranya Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur mencapai 780 unit, Bandar Kemayoran sebanyak 38 unit, Sentraland Cengkareng sebanyak 149 unit, dan 1.348 unit yang baru diresmikan yakni Menara Swasana di Pondok Kelapa dan Cilangkap.
Selain itu sisanya, lanjut dia, pihaknya masih mengembangkan dengan pihak potensial salah satunya swasta. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI periode 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan pembangunan DP nol rupiah sebanyak 232.214 unit.
Namun, target pembangunan rumah DP nol rupiah itu kemudian diusulkan untuk direvisi menjadi hanya 10 ribu unit. Saat ini, Sarjoko menambahkan, revisi RPJMD itu masih proses di DPRD DKI.
"Kami masih proses, belum ada keputusan final terkait target RPJMD," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika