REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika mendukung komitmen dan keseriusan Istana yang diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam melindungi nasib nelayan. "Kami mendukung Istana dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mendorong sinergitas semua aparat di laut dalam memberikan perlindungan terhadap para nelayan kita dalam menangkap ikan sebagai mata pencaharian mereka," ujar Nova Andika, Kamis (8/9/2022).
Menurut dia, kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan harus dikelola dengan baik. Begitu pula, jangan sampai ada nelayan kecil yang merasa terancam penghidupannya karena adanya kesalahan dalam menerapkan kebijakan di laut.
"Apa yang dilakukan Moeldoko merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons cepat bagi nasib para nelayan. Sehingga tidak ada nelayan kecil yang dirugikan, apalagi tersingkirkan. Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri," iata Nova.
Dengan adanya ketegasan dari Moeldoko itu, lanjutnya, maka pemerintah harus lebih menjamin penegakan hukum di laut. Pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para nelayan dengan sumber daya yang minim semakin terancam.
“Dengan sinergitas petugas yang bersiaga dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut, maka petugas ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kita di lautan," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya sinergitas antar kementerian/lembaga di laut agar kegiatan perikanan berjalan lancar. Sebab itu, kata dia, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.
Hal itu dikatakan Moeldoko saat rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin. Rapat itu terkait penindakan kapal nelayan di laut, pada Rabu (7/9/2022).
"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," kata Moeldoko seperti dilansir dari Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika