Anggota Komisi VII DPR Ingatkan Bansos Bukan Solusi Hadapi Masalah Kenaikan BBM Subsidi

Bansos yang diberikan pemerintah bukan solusi menekan kesulitan rakyat kecil.

Jumat , 09 Sep 2022, 11:02 WIB
Warga memperlihatkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) saat penyaluran di Kantor Kecamatan Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur, Jumat (9/9/2022). Pemerintah daerah setempat mengalokasikan dana sebesar Rp34 miliar dan ditambah dana dari pemerintah pusat sebanyak Rp73 miliar untuk BLT BBM di Kabupaten Kediri.
Foto: ANTARA/Prasetia Fauzani
Warga memperlihatkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) saat penyaluran di Kantor Kecamatan Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur, Jumat (9/9/2022). Pemerintah daerah setempat mengalokasikan dana sebesar Rp34 miliar dan ditambah dana dari pemerintah pusat sebanyak Rp73 miliar untuk BLT BBM di Kabupaten Kediri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah menyertai kebijakan kenaikan BBM bersubsidi bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil. Apalagi, bantuan tersebut hanya untuk enam bulan ke depan.

Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Data penerima bansos masih jadi PR besar pemerintah, sehingga sebaran bisa tidak tepat sasaran. “Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima. Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima," tegas Diah dalam keterangannya, Jumat (9/9/2022).

Baca Juga

Dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi dianggap tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan. Sedangkan dampak kenaikan BBM akan lebih panjang, sehingga solusi tersebut tidak komprehensif.

Politikus PKS ini lalu menyindir slogan HUT ke-77 RI, "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" yang dinilai hanya slogan tanpa makna. Kenaikan harga BBM justru akan bertolak belakang dengan slogan tersebut.

Saat mengikuti rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM, Kamis (8/9/2022) lalu, legislator dapil Jawa Barat II ini berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini. Pemerintah masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.

"Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat," ujar Diah.