REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun tiga persen pada tahun 2022 ini. Penurunan ini sebagai bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menargetkan penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan angka prevalensi stunting di tingkat nasional berdasarkan Survei Status Gizi Balita mengalami penurunan sebesar 3.27 persen, yaitu dari 27.67 persen pada tahun 2019 menjadi 24,4 persen di tahun 2021.
Karena itu, Pemerintah melakukan pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas penurunan stunting. Pendampingan khusus untuk 5 provinsi dengan jumlah kelompok risiko tinggi salah satunya Jawa Barat dan 7 provinsi dengan prevalensi stunting tinggi .
"Percepatan penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Peran aktif Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam memastikan pelaksanaan intervensi spesifik dapat berjalan dengan baik di masing-masing daerahnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Jumat (9/9/2022).
Agus mengatakan, penanganan di 12 provinsi dapat mencakup sekitar 60 persen sasaran tanpa mengesampingkan provinsi lain. Pemerintah pun berharap upaya ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya percepatan penurunan stunting tanpa mengesampingkan provinsi lainnya.
Agus mengatakan, peran Pemerintah Daerah juga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan intervensi spesifik terhadap penurunan angka stunting. Karena itu, dalam kegiatan yang dihadiri secara langsung oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat, Ketua TPPS 10 kabupaten Kota , Ketua TPPS Kecamatan dan Ketua TPPS Desa dari 10 Kabupaten/kota terpilih se-Jawa Barat, masing-masing diminta mengidentifikasi permasalahan, kendala dan hambatan yang ada di daerah. Ini agar diperoleh gambaran permasalahan menyeluruh serta rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing.
Dalam mengidentifikasi masalah dan kendala dilakukan dengan metode FGD, dan dilanjutkan dengan coaching klinik/desk dan Penyusunan Rencana Kerja dengan pendampingan para Fasilitator dari 13 K/L yang hadir dan Forum Rektor Indonesia.
Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika menyampaikan kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya dalam menyambut 2045 Indonesia Emas. "Kita juga akan menjadi tonggak sejarah 100 tahun merdeka. Semoga kita bisa mempersiapkan dengan baik untuk menyambut hal ini," kata Dewi.
Dia menambahkan, Jabar terus berusaha menurunkan angka stunting dengan berbagai inovasi program kegiatan menuju "Jabar Zero New Stunting" di masa yang akan datang.
"Kita akan terus menurunkan angka stunting dengan berbagai inovasi yang menjadi fokus Pemprov Jabar dalam rangka penurunan stunting. Saya rasa itu merupakan komitmen yang dapat diberikan jawa barat untuk menuju "Jabar Zero New Stunting," Jelasnya.
Ketua Forum Rektor Indonesia yang diwakili oleh Prof. Fasli Djalal menyatakan bahwa tantangan nya adalah bagaimana komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah khususnya pada tingkat desa hingga rumah tangga."Maka dari itu lebih digencarkan kembali sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai stunting tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika