REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi keluhan ekspor Rusia. Moskow menyatakan sanksi menghambat pengiriman makanan dan pupuknya, meskipun tidak ada gangguan terhadap ekspor komoditas negara itu.
"Kami tidak melihat adanya gangguan dalam kemampuan Rusia untuk mengirim makanan ke pasar," ujar kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri AS James O'Brien.
"Pupuk masih mencapai pasar dengan kecepatan yang sama seperti biasanya," katanya.
PBB, Turki, Ukraina, dan Rusia pada 22 Juli menyetujui kesepakatan paket untuk memulai kembali ekspor biji-bijian dan pupuk Laut Hitam Ukraina dan memfasilitasi pengiriman Rusia.
Sementara AS dan negara lainnya telah menekankan bahwa makanan dan pupuk Rusia tidak dikenakan sanksi atas invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Namun, Rusia telah menegaskan ada efek buruk pada ekspornya.
"Keluhan, saya pikir, hanyalah contoh misinformasi," kata O'Brien.
O'Brien mengatakan, Washington bekerja dengan itikad baik. Dia menegaskan, bahwa Moskow tidak memerlukan kesepakatan yang disetujui di Istanbul karena memiliki akses ke pasar melalui cara lain.
Menurut O'Brien, AS akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengatasi keluhan tertentu. "Rusia dan PBB baru saja terlibat dalam beberapa permintaan khusus yang ada di bawah perjanjian PBB dan saya pikir kita akan melihat kemajuan dalam hal itu. beberapa minggu ke depan," ujarnya.
Pejabat senior PBB dan Rusia bertemu di Jenewa pada 7 September untuk membahas keluhan Rusia. PBB menggambarkan diskusi tersebut sebagai hal yang positif dan sangat konstruktif.
O'Brien mengatakan, PBB telah menengahi cara AS untuk berbicara dengan beberapa perusahaan Rusia tentang masalah khusus. "Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk menjelaskan kepada setiap pemain komersial bahwa mereka diizinkan untuk membeli makanan dan pupuk Rusia," katanya.
Sejauh ini, menurut O'Brien, Washington hanya perlu mengeluarkan satu yang disebut comfort letter untuk memperjelas transaksi yang diizinkan.
Rusia mengatakan, sanksi logistik dan pembatasan kapal memasuki pelabuhan Barat atau mengamankan asuransi membatasi akses negara itu ke pasar dunia. Dikatakan pelonggaran pembatasan ini adalah bagian dari kesepakatan ekspor.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik kesepakatan 7 September. Dia mengatakan, Ukraina mengekspor makanan dan pupuk ke Uni Eropa dan Turki daripada ke negara-negara miskin. Pakta yang memungkinkan ekspor Ukraina akan diperbarui pada November.
PBB telah mengatakan, 30% persen dari biji-bijian dan bahan makanan lainnya yang telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan. Pengiriman itu telah pergi ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika