REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengesahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Penetapan ini membuat Suharso terjungkal dari kekuasaannya di PPP.
Suharso tidak mampu mempertahankan kekuasaannya, meski pun beberapa kali menolak untuk mundur dan menyangkal hasil Mukernas.
Jatuhnya Suharso tak terlepas dari pernyataannya soal 'Amplop Kiai' pada acara pembekalan 'Politik Cerdas Berintegritas' oleh KPK. Suharso menyangkal bahwa pidatonya itu menyudutkan kiai. "Tapi itu sama sekali tidak ada keinginan saya untuk kemudian melecehkan kyai yang saya hormati. Ya nggak mungkin lah karena PPP ini kan didirikan dan pondasinya adalah oleh para kyai oleh para ulama-ulama. Jadi nggak mungkin,” kata Suharso di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Ia juga menilai tak ada mekanisme permintaan mengundurkan diri melalui surat di partainya. “Secara fisik itu surat saya belum terima. Tapi saya lihat sudah beredar di masyarakat. Kedua, mekanisme itu tidak dikenal di partainya. Ketiga, saya memahaminya sebagai permintaan tabayun, untuk dijelaskan,” jelas Suharso di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/8).
Sebelumnya Suharso menceritakan pengalamannya saat bertandang ke pesantren besar saat masih menjadi Plt Ketua Umum PPP. Setelah didoakan oleh kiai, dirinya kemudian pergi. Lalu ia mengaku dihubungi melalui pesan singkat oleh seseoang yang mengingatkan untuk memberikan titipan kepada kiai saat berkunjung. Menurut Suharso hal tersebut menjadi kenyataan yang ia temukan di lapangan. "Sampai hari ini kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu gak ada amplopnya pak, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today," ucap Suharso ketika itu.
Namun nasi sudah menjadi bubur. Penjelasan Suharso tak membuatnya bisa bertahan di posisi puncak partai. Beragam tuntutan mundur kepada kencang di sejumlah daerah. Ada juga yang melaporkannya ke kantor polisi.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Banten Subadri Ushuludin menyebut partai berlambang Kabah tidak sedang dalam perpecahan setelah terjadi pergantian ketua umum. Menurut ia, pergantian ketua umum merupakan hal yang wajar, apalagi Suharso Monoarfa diketahui telah melanggar, membuat gaduh partai, dan mengusik keberadaan para kiai dengan pernyataan "amplop kiai".
"Ada banyak hal yang melatarbelakangi pemberhentian Pak Suharso. Jadi, tidak dengan serta-merta dipecat tapi berangkat dari sebab akibat," tutur Subadri dalam Mukerwil II PPP bertemakan Konsolidasi dan Sukseskan Pemilu 2024.
Subadri menyebut elektabilitas PPP beberapa waktu terakhir juga terus menurun sehingga para majelis partai harus mengambil langkah cepat untuk membenahinya. "Saya tidak membayangkan jika para majelis di DPP tidak mengambil langkah cepat. Di daerah pun telah banyak demo dari berbagai pihak, terutama penyelamatan kiai. Maka kami pun akan tunduk dengan keputusan mukernas," katanya menegaskan.
Acara Mukerwil II PPP juga turut dihadiri Ketua Majelis Kehormatan K.H.Zarkasih Nur, tokoh PPP Rusli Effendi, Sekretaris DPW PPP Banten Iskandar, kemudian para ketua dan sekretaris DPC PPP se-Banten serta Badan Otonom se-Banten.
Tak ada perpecahan
Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan tidak ada perpecahan yang terjadi di partai berlambang Kabah itu. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Mardiono mengatakan saat ini PPP tidak sedang berkonflik, bersengketa, ataupun berselisih. "Siapa pun pimpinan dan pengurus PPP harus tetap solid," ujarnya.
Hal itu juga disampaikan Mardiono saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II PPP di Tangerang, Banten.
"PPP ini tempat perjuangan kita yang didirikan oleh para ulama untuk menjadi wadah umat, guna mencapai cita-cita agar rakyat sejahtera lahir batin. Maka tidak ada tujuan selain kesejahteraan masyarakat apalagi untuk hal pribadi," jelasnya.
Menurut Mardiono, terselenggaranya MukernasPPP di Banten beberapa harilalu yang menghasilkan keputusan baru telah melalui proses panjang, serta melibatkan semua komponen partai.
"Partai ingin Pak Suharso menyelesaikan masalah yang timbul dan fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Kabinet Indonesia Maju," jelas Mardiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika