REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambah pengiriman gandum Ukraina ke negara-negara miskin.
Dia menyebutkan, dari 80 kapal pengangkut gandum yang meninggalkan pelabuhan Ukraina, 32 di antaranya berlabuh di Turki yang dinilainya normal karena Turki turut menjadi negara yang mengoordinasi pengiriman pangan tersebut.
"Tiga dikirim ke Afrika Selatan, tiga ke Israel, tujuh ke Mesir, 30 ke Uni Eropa, dan hanya dua ke negara-negara termiskin di bawah program pangan PBB, yaitu Yaman dan Djibouti. Ini hanya 60 ribu ton dan hanya tiga persen," kritik Putin, Jumat (9/9/2022).
Putin mencatat, Rusia tidak dapat memengaruhi distribusi gandum tetapi secara umum Moskow berpendapat akan lebih tepat untuk meningkatkan pengiriman ke negara-negara termiskin.
Berdasarkan rencana yang disepakati, Rusia memasok 6,6 juta ton biji-bijian ke pasar dunia pada Mei-Agustus, 6,3 juta ton di antaranya ke negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Rusia berencana memasok 30 juta ton biji-bijian lagi pada akhir tahun dan siap untuk meningkatkan jumlahnya menjadi lebih dari 50 juta ton karena panen tahun ini bagus, kata Putin. Untuk pupuk, Rusia mengekspor 7 juta ton tahun ini, dan 3 juta ton dikirim ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Putin menyambut baik keputusan Uni Eropa mencabut sanksi yang dikenakan pada ekspor pupuk Rusia, tetapi mengkritik komentar atas keputusan ini, yang menetapkan pengiriman hanya diperbolehkan ke negara-negara Eropa.
Dia mengatakan, situasi seperti itu mendiskriminasi mitra Rusia di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dia kemudian menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk mengatasi masalah itu.
Putin mengatakan, ratusan ribu ton pupuk Rusia tertahan di pelabuhan Eropa karena sanksi. "Produsen kami siap menyerahkan (pupuk) secara cuma-cuma ke negara berkembang yang sangat membutuhkan pupuk ini," kata dia.
Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian yang ditengahi oleh PBB dan Turki untuk melanjutkan ekspor gandum dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, yang dihentikan sementara setelah perang Rusia-Ukraina meletus pada Februari.
Pusat Koordinasi Gabungan beranggotakan pejabat dari tiga negara dan PBB telah didirikan di Istanbul untuk mengawasi pengiriman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika