Meski Harus Menyesuaikan, Kenaikan Harga BBM tidak akan Bebani APBD
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Meski Harus Menyesuaikan, Kenaikan Harga BBM tidak akan Bebani APBD (ilustrasi). | Foto:
REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN -- Meski harus melakukan beberapa penyesuaian terhadap belanja pemerintah daerah, dampak kenaikan harga BBM—disebut-- tidak akan banyak membebani APBD Kabupaten Semarang.
Artinya, kalaupun harus melakukan beberapa penyesuaian, tidak akan ada perubahan yang sangat signifikan dan bahkan juga tidak akan sampai membebani APBD Kabupaten Semarang.
“Karena, semua masih cukup terjangkau,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Semarang, usai memimpin Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Perubahan APBD 2022, di gedung DPRD Kabupaten Semarang, Senin (12/9).
Dengan adanya kebjakan kenaikan harga BBM, jelas Bondan, memang harus dilakukan sejumlah penyesuaian terhadap belanja- belanja pemerintah daerah dan dampak tersebut juga harus diantisipasi.
Tetapi menurutnya tidak akan banyak berpengaruh dan beban terhadap APBD juga tidak akan berat dan semuanya masih terjangkau. “Sehingga kalau dibilang ada pengaruh iya karena harus ada penyesuaian, tetapi saya kira pengaruh itu juga tidak akan signifikan,” tegasnya.
Justru yang lebih penting, lanjut legislator PDI Perjuangan ini, adalah monitoring di tengah masyarakat yang berhubungan dengan dampak kenaikan harga BBM ini, khususnya dengan inflasi daerah.
DPRD Kabupaten Semarang telah melakukan rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Semarang bersama- sama dengan TPID wakil rakyat akan terus memantau Secara rutin perkembangan inflasi yang terjadi di tengah- tengah masyarakat.
Bondan berharap, inflasi daerah dapat ditekan dan dikendalikan. “Kami juga meminta eksekutif (Pemkab Semarang) untuk menyiapkan langkah- langkah antisipasi apabila hal yang di luar prediksi terjadi,” tambahnya.
Terpisah, Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha mengungkapkan, kenaikan harga BBM memiliki pengaruh terhadap belanja dan operasional. Karena Pemkab Semarang juga harus menyesuaiakan.
“Kemudian untuk beberapa kegiatan yang lain juga sudah disesuaikan dalam proses kegiatan pembahasan RAPBD antara eksekutif bersama- sama dengan legislatif di Kabupaten Semarang,” tegas bupati.